PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah meluncurkan Whistleblowing System (WBS) sebagai kanal pengaduan resmi bagi peserta didik.
Peluncuran tersebut dilakukan di sela kegiatan penutupan Polisi Keamanan Sekolah (PKS) di Bundaran Besar Palangka Raya, belum lama ini.
Whistleblowing System dihadirkan sebagai sarana bagi siswa untuk melaporkan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah, mulai dari perundungan (bullying), kekerasan, pelanggaran tata tertib, hingga dugaan penyimpangan lainnya.
Sistem ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam memperkuat perlindungan serta membangun budaya sekolah yang lebih terbuka dan responsif.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menyatakan bahwa peluncuran WBS merupakan langkah strategis dalam memastikan setiap peserta didik mendapatkan rasa aman selama mengikuti proses belajar mengajar.
“Kita ingin sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Melalui WBS, siswa dapat menyampaikan laporan secara resmi sehingga setiap persoalan bisa ditangani secara tepat,” katanya.
Ia menambahkan, setiap laporan yang diterima akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, dengan tetap menjunjung prinsip kerahasiaan dan profesionalitas.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan pengawasan internal di lingkungan satuan pendidikan.
Menurutnya, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh prestasi akademik, tetapi juga oleh terciptanya lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan dan tekanan.
Karena itu, seluruh sekolah di Kalimantan Tengah diimbau aktif menyosialisasikan WBS agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh siswa.
Melalui peluncuran Whistleblowing System ini, Dinas Pendidikan Kalteng menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada keselamatan dan kenyamanan peserta didik sebagai fondasi dalam membangun generasi unggul dan berintegritas di Bumi Tambun Bungai. (red/adv)
