PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah terus mengintensifkan upaya percepatan pembangunan infrastruktur dengan menjembatani kepentingan pemerintah kabupaten ke pemerintah pusat.
Langkah tersebut dilakukan sebagai respons atas keterbatasan fiskal daerah serta pentingnya konektivitas antarwilayah.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi bersama Wakil Ketua II DPRD Kalteng Muhammad Anshari mendampingi Bupati Katingan Saiful dalam kunjungan kerja ke Jakarta beberapa waktu lalu.
Kunjungan itu difokuskan pada konsultasi dan koordinasi dengan DPR RI terkait usulan perbaikan dan peningkatan jalan strategis di Kabupaten Katingan.
Dalam rangkaian agenda tersebut, rombongan melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPR RI, termasuk anggota Komisi IV Bambang Purwanto yang membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan.
Pertemuan dimanfaatkan untuk menyampaikan kebutuhan prioritas daerah sekaligus menggali peluang dukungan program pusat, khususnya melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
“Kami mendapat amanah dari Pimpinan DPRD untuk mendampingi Bupati Katingan melakukan konsultasi dan silaturahmi. Harapannya, program pemerintah pusat yang selama ini belum terserap optimal bisa dimanfaatkan daerah, mengingat kemampuan anggaran kabupaten/kota sangat terbatas,” ujar Junaidi.
Dalam pembahasan tersebut, terdapat dua ruas jalan yang diusulkan menjadi prioritas pendanaan. Pertama, pembukaan akses jalan dari Pegatan menuju Katingan Kuala sepanjang kurang lebih 94 kilometer.
Ruas ini dinilai vital karena menjadi akses utama menuju kawasan lumbung pangan di wilayah Katingan.
Menurut Junaidi, Katingan Kuala merupakan kawasan pengembangan food estate yang memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan daerah.
Karena itu, akses jalan yang memadai menjadi faktor penting untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Prioritas kedua adalah peningkatan jalan dari Kasongan menuju perbatasan Kalimantan Barat, tepatnya Kabupaten Melawi, sepanjang sekitar 82 kilometer.
Ruas ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarprovinsi serta mendorong pertumbuhan sektor perkebunan, pertanian, dan perdagangan lintas wilayah.
Ia menegaskan DPRD Kalteng berkomitmen membuka ruang koordinasi bagi seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah yang memerlukan pendampingan ke kementerian maupun DPR RI.
Menurutnya, sinergi lintas pemerintahan menjadi langkah strategis agar peluang program nasional dapat diakses secara optimal.
Selain sektor infrastruktur, DPRD Kalteng juga telah memfasilitasi kelompok usaha pengusaha unggas Kalteng untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian guna menyerap program bantuan pusat.
“Kami siap mendampingi kepala daerah yang ingin berkoordinasi ke DPR RI maupun kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan lainnya. Semua itu demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalteng,” pungkasnya. (dd)
