PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bapperida Kalteng, Palangka Raya, pada Senin (2/2/2026).
Konsultasi publik ini dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida Kalteng.
Dalam arahannya, Leonard menegaskan bahwa penyusunan RKPD merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang wajib dilaksanakan setiap tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Menurutnya, dokumen RKPD memiliki peran strategis karena menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas pembangunan daerah.
“RKPD disusun untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat, baik dalam peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, penguatan dunia usaha, maupun peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Leonard menjelaskan bahwa Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 mengacu pada Tema Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, yaitu Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.
Ia menambahkan, tema tersebut tetap terbuka untuk disempurnakan dalam forum Musrenbang, sepanjang tidak menyimpang dari arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.
Dalam implementasinya, terdapat delapan fokus prioritas pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah provinsi.
Prioritas tersebut antara lain pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera, penguatan keunggulan lokal berbasis kearifan budaya dalam semangat Belom Bahadat, pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, revitalisasi lintas kota, hingga pengembangan kawasan Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif.
Selain itu, Pemprov Kalteng juga menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja, pelatihan kewirausahaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah menargetkan peningkatan akses dan mutu layanan melalui pendidikan gratis, pemberian insentif bagi tenaga pengajar, serta pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas.
“Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dari fokus pembangunan tahun 2027,” tegas Leonard.
Melalui konsultasi publik ini, pemerintah provinsi mengharapkan adanya masukan, saran, dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, maupun masyarakat.
Partisipasi tersebut dinilai krusial untuk memastikan perencanaan pembangunan berjalan efektif, terarah, dan akuntabel.
Leonard juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program agar arah pembangunan daerah dapat berjalan selaras dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci agar pembangunan Kalimantan Tengah dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” pungkasnya. (red/adv)
