![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng mendorong Pemprov Kalteng untuk lebih agresif menciptakan berbagai terobosan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar keuangan daerah tetap kuat dan pembangunan tidak terhambat apabila terjadi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengatakan selama ini struktur pendapatan daerah masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi itu membuat kemampuan fiskal daerah cukup rentan terhadap perubahan kebijakan nasional, terutama apabila terjadi penyesuaian alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, banyak potensi sumber pendapatan yang sebenarnya dimiliki daerah, namun pengelolaannya masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Situasi tersebut menjadi tantangan bagi daerah untuk mencari peluang lain yang dapat dioptimalkan melalui kebijakan dan inovasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Ketergantungan fiskal kita masih kepada pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat mengurangi transfer ke daerah, tentu harus ada langkah yang disiapkan. Sementara potensi-potensi pendapatan yang besar lebih banyak dikuasai pemerintah pusat,” kata Purdiono, Kamis (2/7/2026).
Ia menilai Pemprov Kalteng bersama pemerintah kabupaten dan kota perlu memperkuat strategi peningkatan PAD dengan memaksimalkan potensi ekonomi lokal.
Optimalisasi pengelolaan aset daerah, peningkatan pelayanan sektor perpajakan dan retribusi, pengembangan investasi, hingga pemanfaatan potensi sumber daya yang menjadi kewenangan daerah dapat menjadi bagian dari upaya memperluas sumber penerimaan.
Selain meningkatkan pendapatan, langkah tersebut juga dinilai penting untuk menciptakan struktur APBD yang lebih sehat dan mandiri.
Dengan kemampuan fiskal yang semakin kuat, pemerintah daerah akan memiliki ruang yang lebih luas dalam membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat.
Purdiono menegaskan bahwa inovasi fiskal harus menjadi agenda berkelanjutan, bukan sekadar respons terhadap kondisi tertentu.
Menurutnya, daerah perlu memiliki perencanaan jangka panjang dalam membangun kemandirian keuangan agar mampu menghadapi berbagai dinamika ekonomi dan kebijakan nasional.
“Kami mendorong pemerintah daerah terus melakukan inovasi kebijakan fiskal agar berbagai potensi pendapatan yang ada di Kalteng bisa dioptimalkan. Dengan begitu, ketahanan fiskal daerah akan semakin kuat dan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan,” pungkasnya. (adv)
