DPRD Kalteng Nilai Rotasi Pejabat Jadi Momentum Perkuat Kinerja Birokrasi dan Optimalkan PAD

PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering, menilai pelantikan dan mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemprov Kalteng merupakan langkah strategis dalam memperkuat kinerja birokrasi serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Pelantikan tersebut dilaksanakan pada Kamis (25/6/2026).

Menurut Freddy, rotasi jabatan merupakan bagian dari mekanisme pembinaan aparatur sipil negara yang bertujuan menghadirkan penyegaran organisasi sekaligus menempatkan pejabat sesuai kompetensi dan kebutuhan pemerintahan.

Dengan demikian, setiap perangkat daerah diharapkan mampu bekerja lebih optimal dalam menjalankan program pembangunan.

Ia memberikan apresiasi terhadap penempatan Sutoyo sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta dr. Sayuti Syamsul sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Dikatakannya bahwa, kedua pejabat tersebut memiliki rekam jejak, pengalaman, dan kapasitas yang mumpuni untuk mengemban amanah di sektor yang memiliki peran strategis terhadap pembangunan daerah.

“Penempatan Sutoyo di Bapenda dan dr. Sayuti Syamsul di BKAD sangat tepat. Keduanya merupakan pejabat senior yang memiliki pengalaman panjang serta kredibilitas yang tidak diragukan,” kata Freddy.

Ia menjelaskan, tantangan fiskal yang saat ini dihadapi daerah membutuhkan langkah-langkah inovatif agar kemampuan keuangan daerah tetap terjaga.

Oleh karena itu, Bapenda diharapkan mampu mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Freddy menilai BKAD memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pengelolaan anggaran yang baik, menurutnya, akan berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan serta pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.

Ia berharap sinergi antara Bapenda, BKAD, dan seluruh organisasi perangkat daerah dapat semakin diperkuat sehingga target-target pembangunan yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara maksimal.

Menurut Freddy, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada kemampuan aparatur dalam mengelola sumber daya secara profesional dan bertanggung jawab.

“Dengan pengalaman yang dimiliki para pejabat tersebut, kami berharap tata kelola keuangan daerah semakin baik, transparan, akuntabel, serta mampu memperkuat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (adv)

Jumlah Pengunjung 6