![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng terus mendorong penguatan tata kelola penanggulangan bencana melalui pendekatan yang berbasis kajian ilmiah dan data.
Langkah tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan Sosialisasi Kajian Risiko Bencana dan Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kalteng Tahun 2026 yang resmi dibuka Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, di Aula Kantor BPB-PK Kalteng, Rabu (1/7/2026).
Membacakan sambutan Sekretaris Daerah, Yuas Elko menyampaikan apresiasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam memperkuat kapasitas daerah menghadapi berbagai potensi bencana.
Ia menuturkan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya dilakukan saat terjadi keadaan darurat, tetapi harus dimulai melalui perencanaan yang matang, penguatan kelembagaan, serta penyusunan kebijakan yang didasarkan pada identifikasi risiko secara menyeluruh.
“Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan amanat undang-undang yang menjadi urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat,” kata Yuas.
Karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, Pemprov, serta pemerintah kabupaten dan kota agar setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, penyusunan Kajian Risiko Bencana dan perhitungan IKD menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi tingkat ancaman, kerentanan, kapasitas, serta ketahanan setiap wilayah
Hasil kajian tersebut diharapkan mampu menjadi dasar dalam menyusun arah pembangunan yang lebih adaptif terhadap potensi bencana sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, hasil kajian juga dapat membantu pemerintah menentukan prioritas program, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.
Yuas juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan sosialisasi tersebut sebagai forum untuk memperluas pemahaman, berbagi pengalaman, dan memperkuat koordinasi antarlembaga sehingga implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Kalteng dapat berjalan lebih efektif.
Ia berharap kolaborasi yang terus terbangun mampu memperkokoh ketangguhan daerah serta mendukung terwujudnya Kalteng yang semakin BERKAH, Maju, dan Sejahtera.
Sementara itu, sosialisasi yang berlangsung selama 1–2 Juli 2026 ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah mengenai pentingnya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut juga menjadi wadah penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat, Pemprov, dan pemerintah kabupaten dan kota, sekaligus mendukung BPBD dalam menyusun kebijakan berbasis Kajian Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah.
Kegiatan ini diikuti sekitar 66 peserta yang berasal dari BPBD Kalteng, BPBD kabupaten dan kota, perangkat daerah, serta instansi terkait sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh dan berkelanjutan di Kalteng. (adv)
