PALANGKA RAYA – Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mengantisipasi potensi gejolak sosial di daerah.
Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025, pada Senin (8/9/2025).
Rakor yang digelar dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), diikuti pemerintah daerah secara virtual, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko.
Dalam paparannya, Mendagri menyebut inflasi nasional pada Agustus 2025 berada di angka 2,31 persen (y-o-y) dan -0,08 persen (m-t-m), yang dinilai cukup terkendali.
Ia menegaskan pentingnya peran Bulog dan pemerintah daerah dalam memperluas penyaluran Beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM).
Selain isu inflasi, Rakor juga membahas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Tercatat sebanyak 228 aksi unjuk rasa terjadi sejak 25 Agustus 2025 di 35 provinsi, sebagian di antaranya berlangsung anarkis.
Mendagri mengingatkan agar kepala daerah bersama Forkopimda meningkatkan koordinasi, melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, hingga mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling).
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar menyoroti angka kemiskinan di Indonesia yang masih mencapai 23,85 juta jiwa, termasuk 2,38 juta jiwa kategori miskin ekstrem.
Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan hingga 5 persen pada 2029, dengan rata-rata penurunan 0,86 persen per tahun.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan bahwa tingkat kemiskinan nasional per Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen. Meski begitu, Kalteng justru mencatat kenaikan tipis dari 5,17 persen pada Maret 2024 menjadi 5,18 persen pada Maret 2025.
Menanggapi kondisi tersebut, Yuas Elko meminta agar dinas terkait segera memperbarui data penerima bantuan sosial melalui Dashboard Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga program tepat sasaran.
“Data harus diperbarui dan disahkan melalui SK Gubernur agar tidak tumpang tindih. Selain itu, penyaluran beras SPHP dan Gerakan Pangan Murah harus terus ditingkatkan di Kalteng,” tegasnya. (red/adv)
