PALANGKA RAYA – Program penambahan satu juta formasi guru yang digulirkan pemerintah pusat menjadi peluang besar bagi daerah untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik.
Namun, Kalteng hingga kini belum mampu menyerap kuota tersebut secara maksimal. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari DPRD Kalteng.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering, menilai perlu adanya evaluasi komprehensif guna mengidentifikasi faktor penghambat dalam proses penyerapan formasi guru.
Menurutnya, keterlambatan atau rendahnya serapan formasi dapat berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan, terutama di wilayah yang masih kekurangan tenaga pengajar.
Oleh karena itu, langkah cepat dan terukur dinilai penting agar peluang yang diberikan pemerintah pusat tidak terbuang sia-sia.
DPRD Kalteng berencana memanggil instansi terkait, khususnya Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Forum tersebut akan dimanfaatkan untuk menggali informasi secara detail mengenai berbagai kendala yang dihadapi.
“Kami ingin mengetahui secara jelas di mana letak persoalannya, apakah dari sisi administrasi, persyaratan, atau kendala teknis lainnya, sehingga bisa dicarikan solusi bersama,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Melalui RDP tersebut, DPRD berharap ada kejelasan sekaligus langkah strategis yang dapat segera diambil untuk meningkatkan serapan formasi guru di Kalteng, sehingga kebutuhan tenaga pendidik dapat terpenuhi dan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara bertahap. (Dd)
