PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program Kartu Huma Betang Sejahtera.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah membuka kanal pengaduan resmi berbasis daring guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan.
Melalui laman humabetang.id, masyarakat dapat menyampaikan laporan terkait warga yang dinilai layak menerima bantuan. Hingga Rabu (25/2/2026), jumlah aduan yang masuk telah mencapai sekitar 30 ribu laporan dan tercatat secara real-time.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, menyampaikan bahwa tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan kepedulian bersama untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
“Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk bersama-sama mengawal program agar benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan,” ujarnya.
Rangga menegaskan, setiap aduan wajib dilengkapi dokumen pendukung seperti KTP, KK, foto kondisi tempat tinggal, dan surat keterangan kondisi ekonomi.
Persyaratan ini diberlakukan guna menjaga akurasi data serta mencegah potensi penyalahgunaan informasi.
Menurutnya, data yang masuk akan diverifikasi secara berlapis sebelum ditetapkan sebagai calon penerima manfaat.
Proses ini juga disinergikan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan hasil kolaborasi Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Terkait kemungkinan adanya penerima bantuan sosial lain seperti PKH atau BPNT yang terdaftar, Rangga memastikan bahwa prinsip pemerataan tetap menjadi prioritas.
Program Kartu Huma Betang Sejahtera difokuskan bagi warga yang belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah.
“Kami ingin memastikan program ini menjangkau masyarakat yang benar-benar belum tersentuh bantuan apa pun. Itu menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Selain mengandalkan sistem daring, Pemprov Kalteng juga mengerahkan 1.432 relawan yang disebar ke seluruh desa dan kelurahan. Setiap desa minimal ditempatkan satu relawan, sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk lebih besar mendapat tambahan personel.
Relawan tersebut bertugas melakukan verifikasi faktual di lapangan untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi riil masyarakat.
Mereka juga akan mendampingi proses penyaluran bantuan tunai melalui Bank Kalteng guna memastikan distribusi berjalan tertib dan tepat sasaran.
Berdasarkan data sementara, jumlah calon penerima terbanyak berasal dari wilayah dengan populasi tinggi seperti Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, serta Kota Palangka Raya.
Sebaran ini dinilai sejalan dengan peta kemiskinan yang tercatat dalam DTSEN.
Sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan program, Pemprov Kalteng akan melakukan evaluasi dan pemutakhiran data setiap tiga bulan.
Mekanisme ini memungkinkan penyesuaian status penerima apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi.
“Pemutakhiran rutin penting agar bantuan tetap relevan dan tepat sasaran. Jika ada penerima yang kondisi ekonominya membaik, tentu akan disesuaikan,” tutup Rangga. (red/adv)
