![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
MUARA TEWEH – Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, menyambut positif keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 secara berturut-turut atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
Ia menilai capaian tersebut menjadi gambaran bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjaga kualitas pengelolaan keuangan serta memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 dilakukan di Gedung BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Palangka Raya, dengan dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan DPRD Barito Utara.
Hj. Henny Rosgiaty Rusli mengatakan keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja bersama yang harus diapresiasi oleh seluruh pihak.
“Keberhasilan memperoleh WTP yang ke-11 kali berturut-turut merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras bersama dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab,” urainya, baru-baru ini.
Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi agar pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat Barito Utara.
Ia menegaskan, predikat WTP harus dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab untuk terus melakukan perbaikan, bukan sekadar pencapaian administratif semata.
“WTP ini harus menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan memastikan setiap program pembangunan berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Wakil Ketua II DPRD Barito Utara juga mengapresiasi peran BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah yang telah memberikan pemeriksaan, arahan, dan rekomendasi dalam proses evaluasi pengelolaan keuangan daerah.
Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK dengan serius agar sistem pemerintahan semakin kuat dan berkualitas.
Menurutnya, DPRD Barito Utara akan terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui fungsi pengawasan dan kemitraan yang konstruktif.
“Catatan dan rekomendasi dari BPK harus dijadikan sebagai evaluasi untuk memperbaiki kekurangan serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Hj. Henny Rosgiaty Rusli menambahkan, keberhasilan mempertahankan WTP selama sebelas tahun berturut-turut menjadi bukti adanya konsistensi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi fondasi untuk memperkuat pembangunan dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik bagi seluruh masyarakat Barito Utara.
Raihan opini WTP ke-11 ini menjadi bukti komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membangun tata kelola keuangan yang profesional, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Red/Adv)
