HEADLINEKESEHATANNASIONALPEMKAB KOTAWARINGIN BARATPEMPROV KALIMANTAN TENGAH

INAHAFF 2026 Perkuat Ekosistem Anti-Kecurangan Program JKN Nasional

13
×

INAHAFF 2026 Perkuat Ekosistem Anti-Kecurangan Program JKN Nasional

Sebarkan artikel ini

JAKARTA – BPJS Kesehatan terus memperkuat pengendalian kecurangan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui peningkatan sistem pencegahan, deteksi, dan penanganan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam penyelenggaraan 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Forum ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pelayanan kesehatan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan pengendalian kecurangan merupakan aspek penting untuk menjaga keberlangsungan Program JKN. Menurutnya, praktik kecurangan tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berpotensi memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan kesehatan, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan kesehatan nasional.

“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujo.

Ia menjelaskan, BPJS Kesehatan telah melakukan berbagai langkah pengendalian secara berkelanjutan, mulai dari penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola dan sistem pengendalian, hingga memperluas kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut juga diwujudkan melalui pembentukan Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, baik tingkat pusat, wilayah, maupun cabang.

Selain itu, BPJS Kesehatan menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperkuat monitoring serta pelaporan kegiatan anti-kecurangan, hingga mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam mengenali dan menangani potensi kecurangan secara lebih terukur.

Besarnya cakupan kepesertaan JKN juga menjadi alasan pentingnya penguatan sistem pengawasan. Per 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia. Menurut Pujo, semakin luas cakupan kepesertaan, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan program berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Baca Juga  Persiapan Intensif Bantu Fania Hadapi Ujian TKA 2026

Ia menambahkan, perkembangan pelayanan kesehatan turut menghadirkan tantangan baru dalam pengendalian kecurangan. Kompleksitas pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, hingga hubungan antarpemangku kepentingan membutuhkan sistem pengawasan yang semakin kuat. Karena itu, pengendalian kecurangan harus dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya kesehatan berjalan secara tepat.

“Selain penguatan teknologi, BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Melalui pendekatan ini, pelayanan kesehatan diharapkan semakin berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang lebih efisien. Penguatan kebijakan dan regulasi juga diperlukan untuk memperjelas kewenangan serta meningkatkan efektivitas penegakan sanksi,” tegas Pujo.

Sebagai bagian dari penguatan kolaborasi, BPJS Kesehatan turut mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA). Organisasi ini diharapkan menjadi wadah kerja sama lintas sektor untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik dalam memperkuat integritas pelayanan kesehatan. INHAFA akan menjalankan tiga peran strategis, yakni sebagai forum kolaborasi lintas sektor, pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama.

Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, menyampaikan bahwa kompleksitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, perkembangan pola pelayanan, serta dinamika risiko menuntut sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang semakin adaptif. Menurutnya, upaya tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu institusi secara mandiri, melainkan membutuhkan keterlibatan regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil.

“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Vetty.

Baca Juga  Rakor TEPRA Jadi Ruang Evaluasi Realisasi Anggaran Daerah

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya menjaga ketahanan sistem JKN agar semakin tangguh, produktif, dan efektif, termasuk dalam menghadapi risiko kecurangan. Ia menilai, penguatan sistem tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan sehingga tidak harus menghadapi risiko kesehatan seorang diri karena negara hadir melalui BPJS Kesehatan.

Muhaimin atau yang akrab disapa Cak Imin juga menekankan bahwa praktik kecurangan harus dicegah melalui ekosistem yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Di tengah keterbukaan informasi dan perkembangan media sosial, kemampuan mendeteksi, menghentikan, serta mengantisipasi kecurangan perlu semakin diperkuat agar sistem JKN tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

“Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif,” kata Cak Imin.

Ia juga mengingatkan pentingnya memperkuat landasan regulasi dalam penanganan kecurangan. Menurutnya, pengaturan yang lebih kuat diperlukan untuk mendukung keberlangsungan Program JKN, termasuk melalui pembaruan pedoman penanganan kecurangan, perlindungan terhadap pelapor, serta pemenuhan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjaga integritas program.

Dalam rangkaian INAHAFF 2026, BPJS Kesehatan turut memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai memiliki komitmen dalam memperkuat budaya anti-kecurangan pada penyelenggaraan Program JKN. Penghargaan tersebut mencakup kategori tokoh inspiratif anti-kecurangan, tim pencegahan kecurangan tingkat kabupaten/kota dan provinsi, serta pemerintah daerah dengan komitmen anti-kecurangan terbaik.

Salah satu capaian yang mendapat perhatian adalah keberhasilan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, yang meraih peringkat pertama dalam kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik. Posisi kedua ditempati Kabupaten Karawang, sedangkan peringkat ketiga diraih Kabupaten Sukabumi.

Baca Juga  PAUD Berkarakter Budaya Tanamkan Jati Diri Anak Sejak Dini

Pada kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik, peringkat pertama diraih Kabupaten Purbalingga, disusul Kota Medan pada posisi kedua dan Kabupaten Banyumas pada posisi ketiga. Sementara itu, kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik menempatkan Provinsi Bali sebagai peringkat pertama, Provinsi Riau di posisi kedua, dan Provinsi Jawa Barat pada peringkat ketiga.

Penghargaan juga diberikan dalam kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik. Provinsi Bali menempati peringkat pertama, diikuti Provinsi Nusa Tenggara Timur pada posisi kedua dan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada peringkat ketiga. Adapun kategori Tokoh Inspiratif Anti-Kecurangan Terbaik diberikan kepada Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur Dr. dr. Hamzah, Sp.An., KNA, KIC; Sekretaris Daerah Provinsi Bali Drs. Dewa Made Indra, M.Si; serta Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D.

Penguatan ekosistem anti-kecurangan melalui INAHAFF 2026 menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN. Keberhasilan tersebut membutuhkan sistem pengawasan yang kuat, regulasi yang efektif, serta integritas dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Prestasi Kabupaten Kotawaringin Barat yang meraih peringkat pertama dalam kategori komitmen anti-kecurangan pemerintah daerah juga menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap upaya daerah dalam menjaga tata kelola penyelenggaraan JKN yang berintegritas. (Red/ADV)

+ posts