YOGYAKARTA – Kasus penipuan berbasis digital di Provinsi Kalimantan Tengah masih menjadi perhatian serius. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kerugian masyarakat mencapai Rp32,27 miliar berdasarkan laporan Indonesia Anti Scam Centre (IASC) periode November 2024 hingga 23 Desember 2025.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, mengungkapkan bahwa selama periode tersebut terdapat 2.594 aduan masyarakat yang masuk. Sebagian besar laporan berasal dari Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Barito Utara.
“Jumlah pengaduan dan nilai kerugian ini menjadi perhatian serius, sehingga upaya peningkatan literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan keuangan harus terus diperkuat,” ujar Primandanu, baru-baru ini.
Ia menjelaskan, variasi modus penipuan digital terus berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi finansial. Tanpa kewaspadaan yang memadai, masyarakat berpotensi mengalami kerugian finansial yang signifikan.
Menurut Primandanu, edukasi keuangan merupakan benteng utama dalam melindungi masyarakat dari praktik penipuan. Pemahaman yang baik akan membantu masyarakat bersikap lebih kritis dalam mengambil keputusan keuangan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kondisi Sektor Jasa Keuangan di Kalimantan Tengah tetap stabil. Stabilitas ini menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.
OJK Kalimantan Tengah terus mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang sehat dan inklusif. Upaya ini dilakukan melalui penguatan regulasi, pengawasan, serta peningkatan sinergi lintas sektor.
Sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Jasa Keuangan diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan yang aman dan terjangkau. Akses tersebut diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, penguatan sektor produktif dan UMKM menjadi fokus utama. UMKM dinilai memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Inklusi keuangan yang berkelanjutan menjadi fondasi penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah secara merata,” tandas Primandanu. (Red/Adv)
