MUARA TEWEH – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara menyatakan menerima dan mendukung pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Ke-II DPRD Barito Utara, baru-baru ini.
Penyampaian sikap ini disertai sejumlah catatan penting agar dokumen anggaran tersebut benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Anggota DPRD Barito Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, Suparjan Efendi, dalam pemandangan umum fraksinya menegaskan bahwa persetujuan untuk melanjutkan pembahasan Raperda APBD 2026 bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen untuk memastikan arah kebijakan fiskal daerah lebih efektif, terukur, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Kami menerima Raperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan perencanaan dan pengelolaannya harus semakin berkualitas dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Suparjan.
Fraksi PDI Perjuangan menilai strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan secara menyeluruh melalui optimalisasi potensi daerah.
Selain memperkuat sektor pajak dan retribusi, pemerintah daerah didorong memaksimalkan pemanfaatan aset, meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital guna mendorong efisiensi dan transparansi.
Digitalisasi layanan publik, menurut Suparjan, tidak hanya mempermudah akses masyarakat tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan akuntabel.
Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus mempercepat pelayanan administratif.
Dalam penyusunan RAPBD 2026, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pentingnya keselarasan dengan RPJMD 2025-2029 agar setiap program yang dirancang memiliki arah yang jelas dan berdampak jangka panjang.
Pembangunan daerah harus dirancang secara realistis, terukur, dan berfokus pada pencapaian kesejahteraan yang merata.
Selain persoalan pendapatan, fraksi juga menyoroti kondisi infrastruktur, terutama jalan yang mengalami kerusakan di sejumlah titik.
Pemerintah daerah didorong untuk mengalokasikan anggaran pemeliharaan dan perbaikan secara berkelanjutan, khususnya pada ruas jalan vital yang menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Tak hanya itu, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan perlunya keberpihakan anggaran terhadap kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak.
Langkah ini dinilai penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial.
Menanggapi adanya defisit anggaran sebesar 3,75 persen dalam R-APBD 2026, Suparjan mengingatkan agar pemerintah daerah memastikan skema pembiayaan yang digunakan tetap sehat dan berkelanjutan.
Ia menekankan perlunya efisiensi belanja, penguatan prioritas, serta pengawasan yang ketat agar stabilitas keuangan daerah tetap terjaga.
“APBD harus menjadi alat untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, bukan menimbulkan persoalan fiskal baru di kemudian hari,” tegasnya.
Menutup pandangan fraksi, Suparjan berharap seluruh program yang dirancang dalam APBD 2026 dapat direalisasikan secara konsisten dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas di Kabupaten Barito Utara.
“Kami berharap APBD 2026 dapat dijalankan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya (red/adv).
