PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng memperkuat langkah antisipasi dampak kenaikan BBM melalui rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Agustiar Sabran di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (20/4/2026).
Upaya ini difokuskan pada menjaga stabilitas pasokan energi serta mengendalikan dampaknya terhadap harga kebutuhan pokok dan inflasi daerah.
Agustiar menegaskan bahwa isu BBM bukan sekadar persoalan distribusi energi, melainkan berimplikasi luas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan kerja bersama lintas sektor agar potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini.
Berdasarkan data yang dihimpun, kebutuhan BBM di Kalteng tergolong tinggi dan didukung oleh sejumlah titik suplai seperti depot di Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun.
Kondisi ini menuntut pengelolaan distribusi yang lebih presisi, terutama pada wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi.
“Distribusi harus disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, khususnya di sektor perkebunan, pertambangan, dan pertanian, agar tidak terjadi ketimpangan pasokan,” ujar Agustiar.
Ia juga mengingatkan bahwa ketidaktepatan distribusi berpotensi memicu kelangkaan hingga lonjakan harga.
Karena itu, pengawasan dinilai harus diperketat dengan memanfaatkan teknologi serta keterlibatan aktif aparat di lapangan.
Menurutnya, pemantauan distribusi berbasis GPS, dokumentasi lapangan, hingga pengawasan langsung di SPBU perlu dioptimalkan untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai ketentuan.
Selain itu, pengaturan pola pelayanan BBM subsidi dan non-subsidi juga dinilai penting guna mengurai antrean dan mencegah penumpukan.
“Langkah ini penting agar distribusi lebih tertib, tepat sasaran, dan tidak membuka peluang penyimpangan,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Sekda Kalteng, Linae Victoria Aden menyampaikan bahwa Pemprov terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina dan para pemangku kepentingan guna menjamin ketersediaan BBM dan LPG tetap aman.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi dan LPG 3 kilogram akan diperketat, disertai penindakan tegas terhadap praktik penimbunan maupun kecurangan yang merugikan masyarakat.
Dalam upaya menjaga stabilitas harga, Pemprov juga melakukan pemantauan rutin, inspeksi pasar, serta intervensi apabila terjadi gejolak harga.
Di sisi lain, perlindungan masyarakat terus diperkuat melalui program bantuan sosial, operasi pasar, dan penyediaan kanal pengaduan.
“Transparansi informasi kepada publik menjadi bagian penting agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak akurat,” ujarnya.
Dari sisi distribusi, Pertamina telah melakukan langkah antisipatif melalui penguatan stok, pemantauan secara real time, serta optimalisasi jalur logistik.
Sinergi antara pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan mampu menjaga kelancaran distribusi serta meminimalkan dampak kenaikan BBM di Kalteng. (adv)
