DPRD KALIMANTAN TENGAHHEADLINE

Armada Minta Samsat Permudah Akses Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

5
×

Armada Minta Samsat Permudah Akses Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Sebarkan artikel ini
FOTO Ist.: Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Armada.

PALANGKA RAYA – Pemerintah daerah di Kalimantan Tengah diminta untuk meningkatkan kemudahan dalam sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor. Permintaan ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Armada, yang menilai pelayanan saat ini masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah melalui unit layanan Samsat dalam menghilangkan hambatan yang dihadapi masyarakat, terutama di daerah yang jauh dari pusat layanan dan belum tersentuh akses digital secara merata.

“Pemda melalui Samsat harus mampu memperpendek jarak antara pelayanan dan masyarakat. Inovasi dalam pelayanan pajak harus terus dilakukan agar masyarakat tidak merasa terbebani,” kata Armada di Palangka Raya, Rabu (26/03/2025).

Baca Juga  Pemprov Kalteng Tabur Bunga, Kenang Perjuangan Para Pendahulu Bangun Daerah

Menurutnya, pelayanan yang terbatas baik dari sisi jangkauan maupun informasi menjadi penyebab utama rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan mereka.

“Perluasan layanan seperti Samsat keliling dan kemudahan dalam akses pembayaran melalui aplikasi digital sangat penting untuk mendorong kesadaran membayar pajak,” ujarnya.

Ia juga menilai bahwa pelayanan pajak kendaraan bermotor yang efisien akan berdampak positif bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada gilirannya dapat mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh.

Baca Juga  Edy Pratowo: Kunci Pembangunan Adalah Kebersamaan dan Komitmen

“Jika sistem dibuat lebih sederhana dan cepat, masyarakat tentu akan lebih antusias untuk membayar kewajiban mereka,” tambahnya.

Untuk itu, Armada berharap ada kolaborasi nyata antara pemerintah daerah dan mitra pelayanan Samsat agar sistem yang diciptakan benar-benar berorientasi pada kemudahan dan kenyamanan masyarakat.

“Yang penting adalah kesadaran kolektif bahwa pajak merupakan kontribusi warga untuk pembangunan, jadi pemerintah juga wajib mempermudah prosesnya,” tandas Armada. (Red/Adv)

Baca Juga  Pj Sekda Katingan Tinjau Fasilitas Penunjang Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan
+ posts