![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo saat mewakili Gubernur dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Kalteng, Senin (6/7/2026).
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kalteng Riska Agustin itu mengagendakan penyampaian jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Hadir pula anggota DPRD, unsur Forkopimda, pimpinan perguruan tinggi, kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kalteng, serta sejumlah tamu undangan.
Dalam penyampaiannya, Edy menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi pendukung DPRD yang telah menerima dan menyetujui Raperda untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
Menurutnya, dukungan tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin efektif dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan.
Ia menegaskan, keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 12 tahun berturut-turut merupakan hasil sinergi yang terjalin baik antara Pemprov dan DPRD. Meski demikian, capaian tersebut bukan menjadi alasan untuk berpuas diri.
Pemprov, kata Edy, akan terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan melalui tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK, penguatan sistem pengawasan internal, serta peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran agar setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Opini WTP merupakan capaian yang patut kita syukuri. Namun, hal itu bukan berarti seluruh pengelolaan keuangan telah sempurna. Pemprov berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain menjaga akuntabilitas, Pemprov juga terus memperkuat ketahanan fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, efisiensi belanja, serta penyusunan proyeksi pendapatan yang lebih realistis.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.
Edy juga menjelaskan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp216,07 miliar sebagian besar telah dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara kewajiban atas sejumlah kegiatan yang belum terselesaikan akan dipenuhi melalui anggaran Tahun 2026.
Di bidang pembangunan, Pemprov tetap memprioritaskan penguatan sektor UMKM melalui bantuan permodalan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, hingga penyediaan sarana pendukung.
Bersamaan dengan itu, anggaran pembangunan juga diarahkan untuk memperkuat kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Upaya tersebut turut dibarengi dengan program penanggulangan kemiskinan yang menunjukkan hasil positif.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, tingkat kemiskinan di Kalteng turun dari 5,26 persen pada September 2024 menjadi 4,94 persen pada September 2025.
Penurunan itu didukung berbagai program, mulai dari pasar murah, pengendalian inflasi, bantuan pendidikan dan kesehatan, hingga perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Di akhir penyampaiannya, Edy menegaskan seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan lanjutan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan semakin memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan pembangunan di Kalteng berjalan berkelanjutan dan memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. (adv)
