PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng menyoroti masih lemahnya implementasi corporate social responsibility (CSR) sejumlah perusahaan, khususnya di sektor pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam.
Meski aktivitas investasi terus berkembang, kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan dinilai belum mengalami peningkatan signifikan.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono menegaskan, perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam daerah memiliki kewajiban untuk ikut membangun masyarakat melalui program CSR yang jelas dan berkelanjutan.
Menurutnya, keberadaan investasi harus mampu memberikan dampak nyata, bukan hanya keuntungan bagi perusahaan.
“Masalah CSR kan sudah ada aturannya. Itu kewajiban ketika investor masuk ke wilayah. Kita berharap penggarukan sumber daya alam kita harus linier dengan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya belum lama ini.
Ia mengatakan, masih banyak masyarakat di sekitar kawasan investasi yang membutuhkan perhatian, mulai dari akses pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur hingga peningkatan ekonomi masyarakat desa.
Karena itu, program CSR perusahaan diharapkan lebih terukur dan tepat sasaran.
Menurut Purdiono, perusahaan tidak cukup hanya menjalankan kegiatan seremonial atau bantuan jangka pendek, tetapi perlu menghadirkan program pemberdayaan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang.
Misalnya melalui pelatihan tenaga kerja lokal, bantuan usaha produktif, beasiswa pendidikan hingga pembangunan fasilitas umum.
Dalam diskusi bersama akademisi, tokoh masyarakat dan perangkat daerah, DPRD juga menerima berbagai masukan terkait perlunya pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan CSR di daerah.
Banyak pihak menilai program CSR selama ini belum berjalan maksimal dan belum dirasakan merata oleh masyarakat.
“Kita mendukung penuh hal tersebut. Bahkan tadi ada tokoh masyarakat dari Barito Selatan, dari Kapuas, akademisi juga hadir. Hal tersebut menambah pengayaan pengetahuan agar nanti DPRD bisa kembali membawa masukan itu ke masyarakat,” katanya.
Selain itu, DPRD mendorong adanya penajaman regulasi serta sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR sesuai ketentuan.
Kajian akademik dinilai penting sebagai dasar penyusunan aturan yang lebih efektif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Purdiono juga berharap akademisi semakin banyak memberi pemahaman, sebab hubungan DPRD dengan akademisi sangat kuat karena ketika membuat perda juga membutuhkan naskah akademik.
“Pada intinya ini bukan menyalahkan kebijakan pemerintah, tetapi memberi masukan demi kesejahteraan masyarakat. Kalau masyarakat tidak sejahtera, pembangunan jadi percuma,” tutupnya. (adv)
