![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
MUARA TEWEH – DPRD Barito Utara menggelar Rapat Paripurna II Masa Sidang II pada Selasa (14/7/2026) dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat juga diisi dengan penyampaian pidato pengantar Bupati Barito Utara mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Pelaksanaan rapat menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pengawasan dan pembahasan dokumen keuangan daerah yang dilakukan secara terbuka dan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Pemandangan umum fraksi merupakan bagian dari fungsi DPRD dalam memberikan masukan, evaluasi, serta pandangan terhadap pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Barito Utara, Mery Rukaini, didampingi Wakil Ketua I Beni Siswanto dan Wakil Ketua II Heny Rosgiati Rusli.
Hadir pula Bupati Barito Utara Shalahuddin, Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, dan anggota DPRD.
Sebelum memasuki agenda utama, Sekretaris DPRD menyampaikan laporan kehadiran anggota dewan. Sebanyak 22 dari 25 anggota DPRD hadir dalam rapat, sehingga kuorum terpenuhi dan rapat dapat dilaksanakan.
Seluruh fraksi DPRD menyerahkan dokumen pemandangan umum sebagai bentuk komitmen dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah.
Dokumen disampaikan oleh Patih Herman AB dari Fraksi Partai Demokrat, Suhendra dari Fraksi PKB, Suparjan Effendi dari Fraksi PDI Perjuangan, Hasrat dari Fraksi Aspirasi Rakyat, serta Tajeri dari Fraksi Karya Indonesia Raya.
Setelah penyerahan dokumen pemandangan umum kepada pimpinan DPRD, Sekretaris DPRD membacakan surat masuk terkait Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD kepada Bupati, sekaligus penyerahan pidato pengantar dan materi Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dari Bupati kepada pimpinan DPRD.
Ketua DPRD Barito Utara, Mery Rukaini, mengatakan pembahasan dokumen pertanggungjawaban APBD dan rancangan kebijakan anggaran harus dilakukan secara cermat dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Rapat paripurna ini merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam memastikan setiap tahapan pembahasan anggaran berjalan dengan baik. DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara maksimal agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Barito Utara,” ujarnya.
Ia juga menilai sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyusun arah pembangunan yang lebih terukur dan berkelanjutan melalui KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027.
“Komunikasi dan kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan. Dengan pembahasan yang matang, kita berharap program-program prioritas daerah dapat diakomodasi dalam APBD dan dilaksanakan secara optimal,” kata Mery.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah, jadwal kegiatan DPRD telah disesuaikan untuk mendukung kelancaran tahapan pembahasan dokumen anggaran.
Pemerintah daerah juga diminta mempersiapkan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna selanjutnya pada Senin, 20 Juli 2026.
Melalui pembahasan yang komprehensif dan partisipatif, DPRD Barito Utara berharap penyusunan kebijakan anggaran dapat semakin akuntabel, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah di berbagai sektor. (adv)
