![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalteng semakin mendapat perhatian serius setelah terpantau 767 titik api (hotspot) dari total 1.487 titik yang tersebar di Pulau Kalimantan. Angka itu menempatkan Kalteng sebagai wilayah dengan jumlah hotspot yang cukup tinggi sehingga membutuhkan kesiapan penanganan secara cepat dan terukur.
Kondisi ini menjadi perhatian DPRD Kalteng karena peningkatan aktivitas karhutla berpotensi memunculkan dampak lanjutan, terutama kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, jarak pandang, mobilitas hingga aktivitas transportasi. Pemerintah daerah diminta tidak menunggu kondisi memburuk untuk memperkuat kesiapsiagaan.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, meminta Pemprov Kalteng memastikan kebutuhan pembiayaan penanggulangan bencana tetap mendapat porsi memadai dalam APBD Perubahan 2026.
Bagi Freddy, kesiapan menghadapi karhutla bukan hanya berkaitan dengan kemampuan memadamkan api ketika kebakaran sudah terjadi. Pemerintah juga perlu memperkuat langkah pencegahan, pemantauan wilayah rawan, kesiapan personel serta dukungan peralatan agar penanganan dapat dilakukan sejak dini.
“Ini tentu sangat berbahaya dan perlu upaya-upaya serius. Kalteng sebagai penyumbang angka karhutla terbesar harus memiliki mitigasi bencana yang terencana, sistematis, dan terpadu,” tegas Freddy Ering belum lama ini.
Ia mengingatkan, tingginya jumlah hotspot harus menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi antarlembaga. Penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat, petugas pemadam, hingga masyarakat yang berada di kawasan rawan kebakaran.
Di sisi lain, dukungan pemerintah pusat tetap diperlukan. Bantuan berupa sarana, prasarana maupun biaya operasional dapat memperkuat kemampuan daerah dalam menghadapi karhutla. Namun, Pemprov Kalteng juga harus memiliki kesiapan anggaran sendiri sehingga penanganan tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan dari pusat.
Kesiapan pembiayaan itu menjadi bagian penting dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan 2026. DPRD Kalteng meminta kebutuhan penanggulangan bencana menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan anggaran perubahan.
Freddy secara khusus meminta agar pos Belanja Tidak Terduga (BTT) tetap diperkuat. Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penanggulangan bencana juga diharapkan tidak mengalami pemangkasan besar.
“Dalam pembahasan KUPA-PPAS 2026 ini, kami meminta agar besaran anggarannya diupayakan tidak jauh dari pagu anggaran murni 2026, yaitu sebesar Rp70 miliar,” ungkapnya.
Menurut Freddy, mempertahankan dukungan anggaran mendekati pagu awal diperlukan untuk menjaga ruang fiskal pemerintah ketika menghadapi situasi darurat. Karhutla dapat berkembang dengan cepat, sehingga kebutuhan operasional di lapangan juga bisa meningkat dalam waktu singkat.
Anggaran yang tersedia nantinya dapat mendukung berbagai kebutuhan penanggulangan bencana sesuai ketentuan, termasuk operasional pemadaman, mobilisasi petugas dan dukungan terhadap kegiatan penanganan di wilayah terdampak.
Selain kesiapan anggaran, ia mendorong agar langkah pencegahan terus diperkuat. Pemantauan titik api perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk membantu menentukan prioritas penanganan, terutama pada kawasan yang memiliki potensi kebakaran lebih tinggi.
Upaya edukasi dan pelibatan masyarakat juga tidak kalah penting. Pencegahan karhutla membutuhkan kesadaran bersama karena kebakaran dapat menimbulkan dampak yang luas dan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
Freddy berharap eksekutif dan legislatif dapat menemukan formula anggaran yang mampu menjaga kesinambungan program penanggulangan bencana. Keputusan dalam APBD Perubahan 2026 diharapkan benar-benar mempertimbangkan kondisi karhutla yang sedang dihadapi Kalteng.
Dengan dukungan anggaran yang memadai, pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait dapat meningkatkan kecepatan respons saat kebakaran muncul. Langkah cepat juga diperlukan untuk mencegah api meluas dan mengurangi potensi kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
“Kita ingin ketika kondisi darurat terjadi, pemerintah sudah siap dari sisi anggaran, personel maupun sarana pendukung. Dengan demikian, proses penanggulangan bencana dan pemadaman api dapat berjalan dengan cepat dan maksimal,” tutupnya. (adv)
