![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
MUARA TEWEH – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Barito Utara menjadi perhatian DPRD setempat. Kondisi pasokan yang sulit diperoleh di SPBU, disertai kenaikan harga pada tingkat eceran, dinilai telah membebani masyarakat dan perlu segera mendapat penanganan dari pemerintah daerah.
Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, Tajeri, meminta pemerintah daerah tidak hanya menerima laporan dari masyarakat, tetapi mengambil langkah konkret dengan mengerahkan instansi teknis untuk melakukan pengawasan langsung terhadap distribusi BBM di lapangan.
Menurut Tajeri, pengawasan perlu dilakukan mulai dari ketersediaan stok, proses penyaluran hingga pola pembelian di SPBU. Pemeriksaan secara berkala juga diperlukan untuk memastikan BBM bersubsidi maupun nonsubsidi dapat diterima masyarakat sesuai peruntukannya.
“Pemerintah daerah melalui dinas terkait harus segera turun tangan langsung ke SPBU-SPBU untuk melakukan pengawasan ketat di lapangan. Jangan biarkan masyarakat terus-menerus menjadi korban akibat rantai distribusi yang tidak beres,” tegas Tajeri, Rabu (19/8/2026).
Ia menyoroti kondisi yang terjadi di lapangan. Ketika masyarakat harus menghadapi antrean panjang atau tidak mendapatkan BBM di SPBU karena stok kosong, pada waktu yang sama BBM dapat ditemukan di pedagang eceran. Harga yang ditawarkan pun mengalami kenaikan cukup tinggi dibandingkan harga resmi.
Kondisi ini, lanjut Tajeri, perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan instansi berwenang. Pemeriksaan secara langsung dapat membantu menemukan titik persoalan dalam distribusi sekaligus memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat.
Tajeri juga menyoroti dugaan aktivitas oknum pelangsir yang mengambil BBM dalam jumlah berlebihan di SPBU. Apabila praktik itu terjadi secara berulang, kuota BBM yang tersedia berpotensi lebih cepat habis sehingga masyarakat yang membutuhkan untuk keperluan sehari-hari kesulitan memperoleh BBM.
Karena itu, ia mendorong adanya pengawasan yang lebih terukur terhadap transaksi di SPBU, termasuk memeriksa pola pembelian dalam jumlah tidak wajar. Langkah ini diperlukan agar penyaluran BBM berjalan sesuai aturan dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan perdagangan kembali dengan harga tinggi.
“Pengawasan secara masif dan berkala oleh instansi teknis harus segera direalisasikan agar keadilan distribusi energi bagi masyarakat kecil di Barito Utara benar-benar terjamin,” ujarnya.
Selain pengawasan, Tajeri meminta pemerintah daerah membangun koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan pasokan BBM tetap tersedia. Apabila ditemukan pelanggaran dalam proses distribusi, penanganan harus dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Ia berharap persoalan kelangkaan BBM tidak berlarut-larut karena dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor. Ketersediaan BBM berkaitan langsung dengan aktivitas transportasi, perdagangan, usaha masyarakat hingga kebutuhan mobilitas sehari-hari.
Dengan pengawasan yang lebih intensif dan koordinasi antarlembaga, DPRD Barito Utara berharap distribusi BBM dapat kembali berjalan tertib. Masyarakat pun diharapkan dapat memperoleh BBM di SPBU dengan harga resmi tanpa harus bergantung pada pasokan eceran yang harganya lebih tinggi. (adv)
