![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
MUARA TEWEH – DPRD Kabupaten Barito Utara menekankan pentingnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat sasaran agar setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sekaligus arah kebijakan anggaran daerah untuk 2027.
“Rapat paripurna ini bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan instrumen penting untuk memastikan setiap rupiah dari APBD 2025 telah digunakan secara tepat sasaran. Di sisi lain, pembahasan rancangan KUA-PPAS tahun 2027 sejak dini memberikan waktu yang cukup untuk mematangkan arah pembangunan daerah,” ujar Anggota Komisi II DPRD Barito Utara, Edi Fran Aji, baru-baru ini.
Menurut Edi, pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 dan rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 merupakan tahapan strategis dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah. Evaluasi terhadap penggunaan anggaran sebelumnya dinilai penting sebagai bahan untuk memperbaiki perencanaan dan memastikan program pembangunan berikutnya lebih efektif.
“Sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran, kami akan memastikan rancangan anggaran tahun 2027 selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat,” tegas Edi.
Edi mengatakan DPRD, khususnya Komisi II, akan mencermati berbagai program prioritas yang diajukan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam penyusunan APBD 2027. Pembahasan tersebut akan diarahkan untuk memastikan alokasi belanja daerah tidak hanya berdasarkan perencanaan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan dampak program terhadap pembangunan daerah.
“Sektor pelayanan publik, pembangunan fasilitas desa, dan pemberdayaan ekonomi lokal harus menjadi prioritas utama,” katanya.
Ia menilai penguatan ekonomi kerakyatan perlu mendapat perhatian dalam kebijakan anggaran 2027. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan di berbagai sektor juga harus ditempatkan sebagai bagian penting dari prioritas daerah agar manfaat APBD dapat dirasakan secara luas hingga tingkat desa.
“Setiap program pembangunan harus memiliki sasaran yang jelas dan memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat, sehingga anggaran yang disiapkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan di lapangan,” ujar Edi.
Rapat Paripurna II Masa Sidang II tersebut dipimpin Ketua DPRD Barito Utara Mery Rukaini dan dihadiri Bupati H. Shalahuddin, Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, unsur Forkopimda, serta jajaran kepala perangkat daerah. Agenda rapat meliputi penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan pidato pengantar Bupati mengenai rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027.
“Pembahasan APBD 2025 dan KUA-PPAS 2027 menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang transparan, akuntabel, dan efektif,” tandas Edi. (Red/Adv)
