![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Peningkatan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalteng selama Agustus 2026 menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran menyampaikan laporan perkembangan penanganan Karhutla kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Minggu (23/8/2026).
Laporan itu disampaikan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi terkini di lapangan sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menghadapi puncak musim kemarau.
Agustiar melaporkan sejumlah indikator penanganan Karhutla, mulai dari perkembangan titik hotspot dan kejadian kebakaran, luasan area terbakar, kondisi kualitas udara, kesiapan personel dan peralatan, hingga kebutuhan tambahan dukungan pemerintah pusat.
Berdasarkan data Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) Karhutla Kalteng per 21 Agustus 2026, tercatat 19.992 titik hotspot dengan 1.639 kejadian Karhutla. Tim darat telah menangani kebakaran dengan luasan mencapai 4.499,21 hektare.
Sementara itu, analisis citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS Kementerian Kehutanan memperkirakan luasan area terbakar mencapai 7.634,46 hektare. Perbedaan angka antara hasil penanganan tim darat dan analisis citra satelit menunjukkan pentingnya pemantauan dari berbagai sumber dalam memperoleh gambaran kondisi kebakaran di lapangan.
Peningkatan paling mencolok terjadi pada Agustus. Dalam 18 hari pertama bulan ini, analisis BPB-PK Kalteng mencatat 14.659 titik hotspot, 798 kejadian Karhutla, dan 2.824,42 hektare lahan terbakar.
Angka itu telah melampaui akumulasi yang tercatat sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kondisi ini membuat upaya pencegahan dan pemadaman perlu diperkuat, terutama pada wilayah yang memiliki potensi kebakaran tinggi.
Dampak kebakaran juga berpengaruh terhadap kualitas udara. Berdasarkan data ISPU Net Kementerian Lingkungan Hidup per 22 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, tiga dari enam stasiun ISPU aktif mencatat kualitas udara dalam kategori Sangat Tidak Sehat.
Wilayah yang masuk kategori itu meliputi Kasongan, Kuala Kurun, dan Buntok. Sementara Palangka Raya, Sampit, dan Puruk Cahu berada dalam kategori Tidak Sehat.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kabut asap dari kebakaran dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan kualitas lingkungan. Pemerintah daerah bersama unsur terkait terus melakukan pemantauan dan penanganan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan.
Pada periode Januari hingga Juni 2026, luas Karhutla di Kalteng secara nasional berada pada peringkat kesembilan dari 38 wilayah. Memasuki puncak kemarau, pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan melalui pengerahan personel, peralatan pemadaman, patroli, serta operasi udara.
Gubernur Kalteng juga telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/142/2026. Status itu berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.
Selain status siaga di tingkat Kalteng, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Palangka Raya, dan Barito Selatan telah menetapkan status tanggap darurat Karhutla untuk mempercepat penanganan di wilayah masing-masing.
Sebanyak 10.700 personel disiagakan secara terpadu. Kekuatan itu terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Dinas Kehutanan, DLH, Manggala Agni, Damkar, KPH, serta 5.303 personel relawan yang berasal dari MPA, TSAK, Balakar, dan Redkar.
Dukungan operasi udara dari BNPB juga terus dilakukan. Saat ini tersedia satu unit pesawat Cessna Hybrid untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), satu helikopter patroli udara, serta empat helikopter water bombing. OMC telah dilaksanakan dalam tiga periode.
Meski demikian, penanganan Karhutla masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan dan kebutuhan peremajaan sarana pemadaman, akses menuju lokasi yang sulit dijangkau, keterbatasan sumber air, serta dukungan operasional menjadi persoalan yang perlu segera diperkuat.
Pemprov Kalteng mengusulkan percepatan penambahan hingga tujuh unit helikopter water bombing. Armada tambahan itu direncanakan ditempatkan di Sampit dan Pangkalan Bun untuk memperkuat jangkauan operasi pemadaman, terutama di wilayah barat Kalteng.
Selain armada udara, kebutuhan peralatan pemadaman darat juga diusulkan untuk diperkuat. Peralatan yang diperlukan meliputi kendaraan operasional, pompa portabel, selang, nozzle, tangki air, dan perangkat komunikasi guna mendukung operasi gabungan TNI, Polri, Pemprov, serta pemerintah kabupaten/kota.
Agustiar juga mengharapkan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB untuk menunjang operasi pemadaman darat. Pembangunan sumur bor dan embung di wilayah rawan Karhutla juga diusulkan dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian/lembaga terkait.
“Pemerintah Kalteng terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi peningkatan Karhutla. Optimalisasi personel, sarana prasarana, patroli udara dan darat, pemadaman, serta operasi modifikasi cuaca dilakukan sebagai bagian dari langkah terpadu untuk menekan dampak Karhutla selama puncak musim kemarau,” tegas Agustiar.
Laporan kepada Presiden diharapkan memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menghadapi ancaman Karhutla. Dukungan tambahan personel, armada udara, peralatan pemadaman, sumber pembiayaan, serta infrastruktur sumber air menjadi bagian penting untuk mempercepat respons terhadap kebakaran.
Pemprov Kalteng bersama seluruh unsur penanganan Karhutla akan terus mengoptimalkan langkah pencegahan dan pemadaman. Penguatan koordinasi hingga tingkat lapangan diharapkan mampu menekan pertambahan titik kebakaran dan luasan lahan terbakar, sekaligus mengurangi dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. (adv)
