![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng mendorong adanya peningkatan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2027.
Dukungan fiskal yang lebih besar diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang anggaran yang cukup untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan yang hingga kini masih membutuhkan penanganan di sejumlah wilayah.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, mengatakan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Bumi Tambun Bungai masih sangat besar. Kondisi geografis wilayah yang luas membuat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur membutuhkan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit.
“Di tahun 2027 itu ada peningkatan dana transfer dari pusat. Daerah sangat banyak sekali membutuhkan penanganan infrastruktur,” ujar Arton, Jumat (21/8/2026).
Ia menyampaikan, masih ada ruas jalan yang mengalami kerusakan dan belum mendapatkan penanganan secara optimal. Selain jalan yang membutuhkan perbaikan, sejumlah akses di wilayah tertentu bahkan masih berupa tanah sehingga membutuhkan pengerasan sebelum dapat ditingkatkan menjadi jalan beraspal.
“Ada beberapa ruas jalan yang sudah rusak, kemudian ada yang masih belum tertangani dengan baik, ada yang masih tanah. Jalan ini kan masih ada yang tanah, belum diaspal, belum dikasih pengerasan atau agregat,” katanya.
Arton menjelaskan, kondisi infrastruktur sangat berkaitan dengan kelancaran aktivitas masyarakat. Jalan yang memadai diperlukan untuk membuka akses antardaerah, memperlancar distribusi barang dan hasil produksi, serta mendukung pergerakan masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
Karena itu, pemerataan pembangunan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ketersediaan anggaran transfer yang memadai akan memberikan ruang bagi daerah untuk menangani kebutuhan pembangunan sesuai kondisi dan prioritas masing-masing.
“Nah dengan demikian kita harapkan pemerintah pusat bisa memahami betul tentang kebutuhan di daerah. Pembangunan kan harus merata,” tegasnya.
Di sisi lain, Arton menyebut Kalteng memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional. Berbagai potensi sumber daya yang dimiliki daerah turut memberikan penerimaan bagi negara. Kondisi ini menjadi salah satu alasan DPRD berharap adanya keseimbangan antara kontribusi daerah dengan dukungan pembiayaan pembangunan yang diterima.
“Masa iya kita ini daerah yang juga penghasil tapi kita juga kan tidak banyak mendapat support dari pemerintah pusat. Yang kita harapkan ada perimbangan,” ungkapnya.
Keterbatasan fiskal juga menjadi tantangan bagi daerah dalam memperbesar porsi belanja pembangunan. PAD yang dimiliki daerah belum sepenuhnya mampu menopang seluruh kebutuhan pembangunan, sementara anggaran pemerintah juga harus memenuhi berbagai kebutuhan rutin.
“Kalau kita hanya berharap dari potensi pendapatan asli daerah kita juga masih belum apa-apa. Habis untuk belanja pegawai saja. Mana untuk belanja modal, mana untuk belanja lain-lain,” lanjutnya.
Dalam kondisi itu, DPRD Kalteng berharap kebijakan transfer ke daerah pada 2027 dapat memberikan dukungan lebih kuat, terutama melalui DBH, DAK, serta skema transfer lainnya.
Tambahan anggaran diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penanganan jalan, meningkatkan konektivitas wilayah, sekaligus mendukung pembangunan fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat.
Arton juga mengajak seluruh pihak untuk mengawal kebijakan anggaran agar kebutuhan pembangunan di daerah dapat menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran tingkat nasional.
Harapannya, dukungan pemerintah pusat dapat semakin memperkuat kapasitas fiskal Kalteng sehingga pembangunan tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu, tetapi dapat menjangkau daerah yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur.
“Kita harapkan, mohon doa dari seluruh masyarakat Kalteng, ke depan di tahun 2027 itu ada penambahan anggaran yang support dari pemerintah pusat, terutama dari DBH, dana bagi hasil maupun dari DAK dan lain sebagainya,” imbuhnya. (adv)
