PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng menyoroti masih dominannya distribusi hasil tangkapan laut ke luar daerah yang dinilai berdampak pada belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan.
Salah satu jalur utama pemasaran masih mengarah ke Kalimantan Selatan melalui wilayah perbatasan seperti Kabupaten Pulang Pisau.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, mengatakan kondisi tersebut mencerminkan pilihan rasional para nelayan dalam mencari harga jual yang lebih kompetitif serta akses pasar yang lebih luas.
Namun di sisi lain, hal ini menjadi indikator belum kuatnya sistem perdagangan dan distribusi di dalam daerah.
“Ini merupakan mekanisme pasar yang berjalan rasional, dipengaruhi oleh pertimbangan harga, akses, dan efisiensi distribusi,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Ia menilai, lemahnya tata niaga lokal menyebabkan potensi besar sektor perikanan belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi daerah.
Padahal, berdasarkan data tahun 2025, produksi perikanan tangkap di Kalteng mencapai lebih dari 159 ribu ton, yang seharusnya mampu menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pola distribusi, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur penunjang.
Sejumlah wilayah, termasuk Pulang Pisau, masih menghadapi kendala minimnya fasilitas pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan, serta belum optimalnya sistem rantai dingin.
“Permasalahan ini tidak hanya bersifat teknis sektoral, tetapi juga berkaitan dengan struktur logistik dan konektivitas wilayah secara keseluruhan,” tambahnya.
DPRD mendorong Pemprov melalui Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat pasar lokal, baik dari sisi harga maupun jaringan distribusi.
Upaya tersebut dinilai penting agar hasil tangkapan nelayan dapat terserap di dalam daerah dengan nilai jual yang kompetitif.
Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan juga dianggap menjadi kunci dalam menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien.
Dengan dukungan sarana yang memadai, diharapkan arus komoditas perikanan tidak lagi bergantung pada pasar luar daerah.
Melalui langkah terintegrasi antara penguatan tata niaga dan pembangunan infrastruktur, sektor perikanan diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kalteng secara berkelanjutan. (dd)
