DPRD PALANGKA RAYAHEADLINEPEMKOT PALANGKA RAYA

Birokrasi Adaptif Diperlukan untuk Pelayanan Publik Modern

239
×

Birokrasi Adaptif Diperlukan untuk Pelayanan Publik Modern

Sebarkan artikel ini
FOTO Ist.: Anggota Komisi I DPRD Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan.

PALANGKARAYA – Anggota Komisi I DPRD Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menyerukan pentingnya membentuk birokrasi yang inovatif dan responsif sebagai jawaban atas dinamika pelayanan publik yang semakin kompleks. Ia mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menciptakan budaya kerja yang progresif dan menyesuaikan dengan era digital.

Hatir menyatakan, hanya dengan keberanian melakukan inovasi maka roda pemerintahan dapat bergerak lebih lincah dan berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat.

Baca Juga  Perkuat Sistem Pembinaan, DPRD Kalteng Ingin Atlet Daerah Mampu Tembus Level Nasional

“Setiap OPD harus memiliki keberanian dan kemauan untuk berinovasi, baik dari sisi pelayanan, sistem kerja, maupun pendekatan terhadap masyarakat. Budaya kerja seperti ini akan menciptakan pemerintahan yang lebih adaptif dan responsif,” ujarnya, Selasa (29/07/2025).

Menurutnya, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik tidak boleh alergi terhadap perubahan, apalagi di tengah tuntutan pelayanan cepat dan efisien.

Baca Juga  DPRD Kalteng Tekankan Pemerataan Digitalisasi untuk Dorong Pembangunan Daerah

Ia menyebut bahwa teknologi digital telah membuka banyak ruang untuk menyederhanakan prosedur birokrasi dan mendekatkan layanan ke masyarakat.

Hatir mengingatkan bahwa inovasi kecil di tingkat OPD bisa berdampak besar jika diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.

Ia juga mendorong pimpinan OPD untuk menjadi teladan dalam membangun semangat kerja kolaboratif yang inovatif di seluruh jajaran.

Baca Juga  DPRD Barito Utara Apresiasi Peran Kesbangpol Perkuat Ideologi Pancasila

Penerapan inovasi birokrasi, lanjutnya, tidak harus mahal atau rumit, asalkan memberikan solusi atas kendala pelayanan yang dihadapi masyarakat.

“Inovasi adalah cara kita menjaga kepercayaan publik dan merawat efisiensi dalam pemerintahan,” tandas Hatir. (Red/Adv)