PALANGKARAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melantik 17 pejabat baru sebagai langkah strategis menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks. Gubernur H. Agustiar Sabran memimpin langsung pelantikan 13 pejabat pimpinan tinggi pratama dan 4 Pelaksana Tugas (Plt.) di Istana Isen Mulang, didampingi oleh Wakil Gubernur H. Edy Pratowo dan Kepala BKD Lisda Arriyana.
Pelantikan ini tidak hanya menjadi rutinitas birokrasi, namun menjadi bagian dari strategi besar Pemprov Kalteng untuk mempercepat respons institusi pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat yang dinamis.
“Saya berharap para pejabat yang dilantik hari ini dapat langsung bekerja, berinovasi, dan menunjukkan kinerja terbaiknya untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik,” ucap Agustiar dalam arahannya, Jumat (9/5/2025).
Menurutnya, tantangan pelayanan publik saat ini membutuhkan aparatur yang mampu mengambil keputusan cepat, adaptif terhadap teknologi, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Oleh karena itu, pelantikan ini juga menjadi ajang penempatan figur-figur yang dinilai memiliki kualitas tersebut.
Lisda Arriyana, Kepala BKD Prov. Kalteng, menyatakan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan efektivitas. Ia menambahkan bahwa pemilihan pejabat telah melalui uji kompetensi dan pengamatan kinerja jangka panjang.
“Pelantikan ini tidak hanya sebagai bentuk pengisian jabatan, tetapi juga merupakan upaya strategis dalam penyegaran organisasi dan penguatan birokrasi agar lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan pembangunan daerah,” kata Lisda.
Lisda menyebut, kecepatan pelayanan publik kini menjadi indikator utama keberhasilan birokrasi, apalagi dalam era digital yang menuntut efisiensi dan transparansi. Karena itu, pejabat baru diminta segera menyesuaikan dengan kebutuhan kerja yang serba cepat.
Ke-17 pejabat yang dilantik diharapkan mampu memberikan energi baru dalam mendukung program prioritas gubernur, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesehatan, hingga digitalisasi pemerintahan.
“Pelayanan publik harus terus ditingkatkan, birokrasi harus semakin lincah, dan hasil kerja harus dirasakan langsung oleh rakyat,” tandas Agustiar. (Red/Adv)
