PALANGKA RAYA – Upaya pengendalian inflasi di Kalteng terus diperkuat menyusul angka inflasi daerah yang masih berada di atas rata-rata nasional.
Berdasarkan data terbaru, inflasi Kalteng tercatat sebesar 3,66 persen atau menempati posisi ketujuh tertinggi secara nasional.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bersama Menteri Dalam Negeri RI secara virtual dari Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (5/5/2026).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir itu menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, terutama komoditas pangan yang kerap memicu inflasi.
“Ketersediaan stok pangan saat ini lebih dari cukup. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus aktif menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi kenaikan harga di pasar,” kata Tomsi.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengungkapkan inflasi nasional pada April 2026 secara tahunan tercatat sebesar 2,42 persen.
Meski relatif terkendali, beberapa komoditas pangan dinilai masih menjadi penyumbang inflasi yang perlu diantisipasi.
Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Kalteng melalui TPID dan perangkat daerah terkait terus mengintensifkan berbagai langkah pengendalian, di antaranya melalui pelaksanaan operasi pasar, pasar murah, serta penguatan distribusi bahan pokok ke berbagai wilayah.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat,” ujar Yuas.
Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota dan Badan Urusan Logistik menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan pasokan dan menekan potensi lonjakan harga di pasaran.
Pemprov Kalteng juga terus mendorong peningkatan efektivitas pemantauan harga di lapangan sebagai bagian dari upaya deteksi dini terhadap potensi gejolak inflasi, sehingga langkah penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
“Kami berkomitmen menjaga stabilitas harga melalui penguatan distribusi, pemantauan intensif, dan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan,” pungkas Yuas. (adv)
