PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng menilai kebijakan pemerintah pusat terkait ekspor komoditas sumber daya alam melalui jalur satu pintu perlu dipahami sebagai langkah penataan tata niaga agar lebih terkontrol dan berpihak kepada petani maupun masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik, mengatakan kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan memutus praktik permainan harga oleh tengkulak dan pihak-pihak tertentu yang selama ini dinilai merugikan petani sawit.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto ingin menciptakan sistem perdagangan komoditas strategis yang lebih tertib, termasuk pada sektor perkebunan sawit dan pertambangan.
“Kalau harga sawit anjlok tentu aturan pusat sangat dibutuhkan, karena memang maunya Presiden Prabowo itu bagus supaya tidak dipermainkan oleh tengkulak-tengkulak,” kata Sutik, Selasa (26/5/2026).
Ia menyampaikan hal tersebut menanggapi keluhan petani sawit di sejumlah daerah di Kalteng terkait turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) dalam beberapa hari terakhir.
Kondisi itu diperparah dengan meningkatnya harga pupuk serta kebutuhan operasional lainnya yang membuat beban petani semakin berat.
Sutik mengakui, pada tahap awal penerapan kebijakan ekspor satu pintu, dampaknya cukup dirasakan oleh petani.
Namun demikian, ia menilai kebijakan tersebut memiliki tujuan jangka panjang yang baik untuk menciptakan kestabilan pasar dan memperkuat pengawasan distribusi komoditas.
“Program itu sebenarnya bagus supaya perdagangan sawit lebih tertata dan tidak lagi dipermainkan oleh pengusaha atau tengkulak. Hanya saja saat ini berbarengan dengan kenaikan pupuk dan kebutuhan lain sehingga petani merasa terbebani,” ujarnya.
Selain sektor perkebunan, lanjut dia, pemerintah juga akan menerapkan kebijakan serupa pada sektor pertambangan.
Sutik menilai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap ekspor sumber daya alam nasional.
Ia menegaskan seluruh pelaku usaha, termasuk dirinya yang juga bergerak di sektor tambang, harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Bahkan saya walaupun pengusaha tambang, sekarang tambang tidak boleh keluar saya juga mengikuti. Nanti harus lewat BUMN. Menurut saya itu bagus untuk penataan ke depan,” ucapnya.
Sebagai wakil rakyat, Sutik memastikan DPRD Kalteng akan mencermati perkembangan harga sawit di lapangan dan berupaya mencari solusi agar kondisi tersebut tidak menimbulkan gejolak di kalangan petani.
Komisi II DPRD Kalteng, katanya, berencana menggelar rapat lanjutan usai Hari Raya Iduladha guna membahas langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas harga serta melindungi kepentingan petani sawit di daerah.
“Mudah-mudahan nanti habis lebaran kami rapat lagi di komisi supaya ada solusi terbaik dan petani tetap tenang,” pungkasnya. (adv)
