PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng mengingatkan adanya potensi kesenjangan layanan keuangan di tengah percepatan digitalisasi pembayaran melalui QRIS.
Sistem tersebut dinilai belum sepenuhnya efektif diterapkan di wilayah pedalaman akibat keterbatasan jaringan internet dan rendahnya literasi digital masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik, menyampaikan bahwa transformasi digital di sektor keuangan perlu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi.
Tanpa itu, kebijakan digitalisasi justru berisiko meninggalkan sebagian kelompok masyarakat.
Ia menuturkan, kelompok lanjut usia serta warga di desa terpencil menjadi pihak yang paling terdampak.
Selain belum terbiasa menggunakan teknologi, mereka juga terkendala akses jaringan yang belum merata.
“Untuk pembayaran sistem digital tentu membuat kesulitan kepada orang lanjut usia, terutama yang dari beberapa desa yang belum terkoneksi internet dan masih tertinggal pemahaman digitalisasinya. Yang dibutuhkan masyarakat pedalaman sinyal internet,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).
Menurut Sutik, kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi bersama antara Pemprov, perbankan, dan penyedia layanan telekomunikasi.
Ia menilai, penguatan infrastruktur jaringan menjadi prioritas utama sebelum mendorong penggunaan sistem pembayaran digital secara masif.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan pada 2026, sejumlah wilayah di Kecamatan Antang Kalang dan Parenggean, Kotim, masih mengalami gangguan jaringan yang berdampak langsung pada aktivitas masyarakat, termasuk dalam mengakses layanan keuangan digital.
Ia menegaskan bahwa pemerataan akses internet tidak hanya penting untuk mendukung transaksi digital, tetapi juga untuk membuka akses informasi, pendidikan, hingga peluang ekonomi bagi masyarakat di pedalaman.
DPRD Kalteng, lanjutnya, mendorong adanya langkah konkret dan terukur dalam mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi, termasuk kolaborasi lintas sektor agar pemerataan digitalisasi dapat tercapai.
“Yang paling utama perbaikan sinyal agar bisa masuk, supaya masyarakat di pelosok juga bisa mengikuti perkembangan teknologi dengan baik,” tegasnya. (adv)
