PALANGKA RAYA – Fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kalteng kembali menjadi sorotan DPRD Kalteng.
Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga berdampak pada kelancaran aktivitas masyarakat dan perekonomian.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menilai antrean tersebut dipicu oleh meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan BBM bersubsidi.
Isu terkait potensi kenaikan harga maupun pembatasan pembelian dinilai memicu aksi pembelian berlebih atau panic buying.
“Ketika informasi yang beredar tidak jelas, masyarakat cenderung mengambil langkah antisipatif dengan mengisi BBM meski belum benar-benar membutuhkan,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Ia menegaskan, kebijakan pembatasan pembelian BBM yang diterapkan di beberapa wilayah sejatinya bertujuan untuk menjaga pemerataan distribusi dan mengurangi kepadatan di SPBU.
Namun tanpa sosialisasi yang optimal, kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan persepsi kelangkaan di tengah masyarakat.
Di sisi lain, DPRD juga menyoroti kendala distribusi yang masih menjadi persoalan klasik di Kalteng.
Faktor geografis, keterbatasan armada, hingga kondisi infrastruktur jalan disebut turut memengaruhi kelancaran pasokan BBM ke daerah.
“Distribusi harus dipastikan berjalan lancar. Jika ada hambatan di lapangan, perlu segera diantisipasi agar tidak berdampak pada ketersediaan di SPBU,” tambahnya.
Dampak dari antrean panjang ini dinilai cukup luas, mulai dari meningkatnya kemacetan di sekitar SPBU, pemborosan waktu masyarakat, hingga potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
Aktivitas ekonomi, khususnya sektor transportasi dan distribusi barang, juga ikut terdampak.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, DPRD Kalteng mendorong Pemprov bersama instansi terkait dan pihak Pertamina agar memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas pasokan.
Transparansi informasi mengenai stok BBM dinilai menjadi kunci untuk meredam kepanikan publik.
Selain itu, langkah konkret seperti penambahan suplai, optimalisasi jam operasional SPBU hingga 24 jam pada titik-titik rawan antrean, serta peningkatan jumlah armada distribusi perlu segera direalisasikan.
“Dengan langkah yang cepat dan terukur, kami berharap kondisi ini bisa segera diatasi sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal tanpa dihantui kekhawatiran,” pungkasnya. (Dd)
