PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Senin (6/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dirangkaikan dengan pembahasan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan pengawasan obat dan makanan serta evaluasi dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah.
Dalam pemaparan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, inflasi nasional pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,41 persen secara bulanan.
Sementara secara tahunan, inflasi berada di angka 3,48 persen atau mengalami pelandaian dibandingkan bulan sebelumnya.
Untuk Kalteng, inflasi Maret 2026 tercatat sebesar 3,86 persen. Kenaikan harga secara bulanan dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Sedangkan secara tahunan, tekanan inflasi lebih banyak berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.
Menanggapi kondisi tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyoroti pentingnya pengendalian harga pada komoditas pangan strategis.
Ia secara khusus mengingatkan agar produksi bawang merah tidak terpusat pada satu wilayah.
“Kementerian Pertanian perlu mendorong pemerataan sentra produksi, sehingga tidak bergantung pada satu daerah seperti Jawa Tengah,” kata Tito.
Selain itu, ia juga meminta Kementerian Perdagangan untuk memperkuat pengawasan distribusi komoditas penting seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng agar tetap stabil di pasar.
Tito juga mengingatkan dampak ketidakpastian global, termasuk konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, yang berpotensi memengaruhi perekonomian dan pasokan pangan.
Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan melalui penguatan ketahanan pangan dan kerja sama antardaerah.
“Setiap daerah harus memperkuat kemandirian pangan dan mengoptimalkan potensi lokal. Produk unggulan perlu dijaga agar lebih diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri,” ujarnya.
Rakor ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi lintas sektor guna menghadapi tantangan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. (adv)
