PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalteng, Asdy Narang, menilai kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penurunan APBD tahun 2026 perlu dikaji secara komprehensif agar tidak menghambat percepatan pembangunan di daerah.
Ia menyebutkan, APBD Kalteng yang sebelumnya berada di kisaran lebih dari Rp10 triliun dalam beberapa tahun terakhir, kini tersisa sekitar Rp5,4 triliun.
Menurutnya, penurunan tersebut cukup signifikan dan berpotensi memengaruhi pelaksanaan program prioritas, terutama di sektor infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat.
“Dengan luas wilayah Kalteng yang kurang lebih satu setengah kali Pulau Jawa, kebutuhan anggaran tentu tidak kecil. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah,” ujarnya belum lama ini.
Asdy menjelaskan, karakteristik wilayah Kalteng yang didominasi bentang alam luas, akses antarwilayah yang masih terbatas, serta kebutuhan pembangunan di kabupaten-kabupaten menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam kebijakan penganggaran.
Ia menilai, pemangkasan anggaran tanpa mempertimbangkan kondisi riil daerah dapat berdampak pada lambatnya pemerataan pembangunan.
“Tantangan geografis dan kondisi alam kita berbeda dengan daerah lain. Karena itu, kebijakan anggaran seharusnya memperhatikan kebutuhan spesifik daerah,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa sejumlah wilayah kabupaten di Kalteng hingga kini masih membutuhkan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan guna menunjang konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan skala prioritas secara cermat dan terukur.
Di sisi lain, DPRD, lanjutnya, akan memperkuat fungsi pengawasan agar setiap rupiah anggaran yang tersedia benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dengan anggaran yang terbatas, pengawasan harus semakin ketat. Kami akan memastikan penggunaannya tepat sasaran dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Terkait kualitas pembangunan, Asdy mengingatkan agar pelaksanaan proyek infrastruktur tetap mengedepankan standar mutu.
Ia menilai, pembangunan jalan dan jembatan seharusnya dirancang untuk jangka panjang sehingga tidak cepat mengalami kerusakan yang berujung pada perbaikan berulang.
Menurutnya, perencanaan yang matang dan pengawasan yang konsisten menjadi kunci agar pembangunan di Kalteng tetap berjalan optimal meski dalam keterbatasan anggaran.
“Kita ingin pembangunan yang berkelanjutan, bukan sekadar tambal sulam. Harapannya, kebijakan anggaran ke depan dapat lebih berpihak pada kebutuhan riil daerah,” pungkasnya. (dd)
