![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
MUARA TEWEH – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Taufik Nugraha, mengapresiasi pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang berlangsung di GOR Indoor, Kota Palangka Raya. Forum tersebut dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan kelurahan.
“Kami mengapresiasi pelaksanaan rakor ini. Forum seperti ini penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa dan kelurahan. Dengan koordinasi yang baik, program pembangunan akan lebih mudah diarahkan agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Taufik, baru-baru ini.
Menurut Taufik, pertemuan yang melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan tersebut memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan pembangunan dapat diterjemahkan secara tepat hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah. Ia menilai koordinasi yang berkesinambungan dibutuhkan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman maupun pelaksanaan program di lapangan.
“Program pemerintah pusat dan provinsi harus bisa diterjemahkan dengan baik di daerah. Desa dan kelurahan menjadi ujung tombak sehingga kepala desa dan lurah harus memahami arah kebijakan dan mampu berkoordinasi dengan pemerintah di atasnya,” katanya.
Taufik juga menilai paparan mengenai 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas Kabupaten Barito Utara menjadi bagian penting dalam memperkuat sinkronisasi kebijakan daerah dengan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun pemerintah pusat. Menurutnya, penyelarasan tersebut perlu dilakukan agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Program seperti Huma Betang, pasar murah, Makan Bergizi Gratis, hingga Koperasi Merah Putih membutuhkan koordinasi yang kuat. Pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkap Taufik.
Selain sinkronisasi program pembangunan, Taufik menyoroti pentingnya kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penetapan status siaga karhutla oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara mulai 1 Agustus hingga 30 September 2026 dinilai perlu diikuti langkah pencegahan konkret, terutama melalui penguatan peran pemerintah desa dan kelurahan.
“Karhutla tidak bisa hanya ditangani ketika api sudah muncul. Pencegahan, pemantauan dan edukasi masyarakat harus dilakukan sejak dini. Peran pemerintah desa dan masyarakat sangat penting dalam mendeteksi dan mencegah potensi kebakaran,” tegasnya.
Ia juga mendukung sejumlah penekanan dalam rakor terkait efisiensi anggaran, tata kelola pertanahan, pemberantasan narkoba, pemutakhiran data sosial ekonomi, serta penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta kerukunan. Menurutnya, berbagai aspek tersebut saling berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat daerah hingga desa.
“Semua agenda tersebut perlu mendapat perhatian karena menyangkut tata kelola pemerintahan, keamanan, kesejahteraan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah di setiap tingkatan harus memiliki komitmen yang sama dalam menjalankannya,” jelas Taufik.
Taufik berharap hasil Rakor Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah tidak berhenti pada penyampaian materi dan pertukaran informasi. Ia meminta setiap hasil pembahasan dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret serta ditindaklanjuti melalui program dan kebijakan sesuai kewenangan masing-masing pemerintah daerah.
“Harapan kita, hasil rakor ini benar-benar ditindaklanjuti. Pemerintahan desa dan kelurahan harus semakin kuat, akuntabel dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tandas Taufik. (Red/Adv)
