![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng menilai percepatan pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah masih menghadapi tantangan besar akibat tingginya biaya konstruksi dan keterbatasan kemampuan anggaran daerah.
Kondisi itu membuat peningkatan kualitas jalan belum dapat dilakukan secara menyeluruh, sehingga dukungan pemerintah pusat melalui APBN menjadi kebutuhan yang mendesak.
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, mengungkapkan biaya pembangunan jalan terus mengalami peningkatan.
Saat ini, pembangunan satu kilometer jalan membutuhkan anggaran sekitar Rp10 miliar, bahkan dapat melebihi angka itu bergantung pada kondisi geografis dan tingkat kesulitan pekerjaan di lapangan.
“Jadi memang tidak mudah kalau hanya mengandalkan anggaran yang terbatas. Karena itu kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih melalui APBN agar pembangunan jalan di Kalteng bisa berjalan lebih maksimal,” ujarnya, Kamis (9/7/2026).
Besarnya kebutuhan biaya membuat alokasi anggaran yang tersedia lebih banyak diarahkan untuk pemeliharaan rutin.
Penanganan yang dilakukan umumnya berupa penutupan lubang dan perbaikan kerusakan ringan agar akses masyarakat tetap berfungsi. Sementara peningkatan konstruksi jalan secara permanen masih harus menunggu dukungan pendanaan yang lebih besar.
Lohing menjelaskan, Kalteng memiliki karakteristik wilayah yang luas dengan jaringan jalan yang menghubungkan banyak daerah.
Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan secara bertahap dalam waktu singkat apabila hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah.
“Kalau anggarannya hanya cukup untuk tambal sulam, hasilnya juga hanya bertahan sementara. Jalan memang bisa dilewati, tetapi kerusakan akan kembali muncul apabila tidak dilakukan peningkatan konstruksi secara permanen. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Ia menilai investasi pada sektor infrastruktur jalan akan memberikan dampak luas terhadap pembangunan daerah.
Selain memperlancar mobilitas masyarakat, jalan yang baik mampu menekan biaya distribusi barang, mempercepat arus logistik, membuka akses menuju sentra pertanian, perkebunan, maupun kawasan ekonomi baru, serta meningkatkan pelayanan publik.
Di sisi lain, keberadaan infrastruktur yang memadai juga menjadi salah satu faktor penting dalam menarik minat investor untuk mengembangkan usaha di Kalteng.
Semakin baik konektivitas antardaerah, semakin besar pula peluang pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.
Lohing menegaskan dukungan APBN menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan jalan di Kalteng.
Dengan kolaborasi yang kuat antara Pemprov dan pemerintah pusat, berbagai ruas jalan prioritas diharapkan dapat ditingkatkan secara bertahap sesuai kebutuhan.
“Kami memahami kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, dukungan APBN menjadi sangat penting karena Kalteng memiliki wilayah yang luas dan kebutuhan infrastrukturnya juga besar. Tanpa dukungan pemerintah pusat, percepatan pembangunan jalan akan sulit diwujudkan,” katanya.
Komisi IV DPRD Kalteng berharap alokasi APBN bagi pembangunan infrastruktur jalan terus diperkuat agar konektivitas antarwilayah semakin baik, distribusi barang dan jasa semakin lancar, serta pemerataan pembangunan dapat dirasakan masyarakat hingga ke berbagai pelosok Kalteng. (adv)
