![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
MUARA TEWEH – Ketua Komisi I DPRD Barito Utara, Nety Herawati, menyambut positif dimulainya pembangunan penataan kawasan permukiman kumuh di RT 04, RT 05, dan RT 06 Kelurahan Lanjas.
Program yang diawali dengan Groundbreaking Ceremony dan penyerahan sertifikat tanah relokasi kepada masyarakat terdampak dinilai menjadi langkah nyata dalam menciptakan kawasan perkotaan yang lebih tertata dan layak huni.
Nety mengatakan pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Barito Utara melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) tidak hanya berorientasi pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman.
“Penataan kawasan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan lingkungan permukiman yang lebih baik. Kami memberikan apresiasi karena program ini menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujarnya, baru-baru ini.
Ia menjelaskan, pekerjaan yang meliputi pelebaran jalan, peningkatan kualitas lingkungan, penyediaan ruang publik, hingga pengembangan kawasan Waterfront City (WFC) diyakini mampu memberikan manfaat jangka panjang.
Infrastruktur yang semakin baik akan memperlancar mobilitas warga, memperindah kawasan, sekaligus membuka peluang berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Kawasan yang tertata dengan baik juga dinilai dapat meningkatkan nilai kawasan perkotaan dan menarik minat investasi.
Di sisi lain, pelaku UMKM akan memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usahanya karena akses dan fasilitas publik semakin memadai.
“Perbaikan infrastruktur akan memberikan dampak yang luas. Selain meningkatkan kenyamanan masyarakat, penataan kawasan juga dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal,” katanya.
Nety turut mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menyerahkan sertifikat tanah relokasi kepada warga terdampak.
Langkah itu dinilai memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus menunjukkan bahwa proses pembangunan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat.
Ia menilai pendekatan yang mengedepankan pembangunan fisik dan perlindungan terhadap warga merupakan wujud pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan.
Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan rasa aman setelah proses relokasi.
Sebagai bagian dari fungsi legislatif, DPRD akan terus melakukan pengawasan agar seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, serta memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.
Pengawasan juga diperlukan agar penggunaan anggaran berlangsung efektif, transparan, dan akuntabel.
“Kami akan terus mengawal pelaksanaan pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Ia berharap pengembangan kawasan tepian Sungai Barito melalui konsep Waterfront City mampu menjadi ikon baru Kota Muara Teweh.
Kehadiran kawasan itu diharapkan memperkuat sektor pariwisata, mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan ekonomi kreatif, serta menghadirkan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat.
Apabila seluruh tahapan pembangunan dapat diselesaikan sesuai target, kawasan Lanjas diyakini akan menjadi salah satu wajah baru Kota Muara Teweh yang lebih modern, tertata, dan memiliki daya tarik tinggi bagi masyarakat maupun wisatawan. (adv)
