KUALA PEMBUANG – Ketua Fraksi PAN Hanura DPRD Seruyan, Bejo Riyanto, menyoroti dinamika hubungan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Seruyan. Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran sejumlah anggota dewan dalam beberapa agenda penting bukan tanpa alasan, melainkan bentuk sikap politik yang harus dipahami lebih mendalam.
“Kami ingin menegaskan bahwa ketidakhadiran ini adalah bentuk protes terhadap pola kerja eksekutif yang dinilai kurang melibatkan legislatif dalam proses pengambilan kebijakan,” ujar Bejo Riyanto, Selasa (25/03/2025).
Dalam beberapa rapat DPRD Seruyan terakhir, hanya Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Gerakan Indonesia Raya Adil Sejahtera yang konsisten hadir. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai soliditas di dalam tubuh DPRD serta kemungkinan adanya friksi politik yang lebih besar.
Namun, Bejo menegaskan bahwa anggapan tersebut hanyalah asumsi dari partai-partai pendukung pemerintah. Ia menyebut bahwa ketidakhadiran anggota fraksinya bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk protes terhadap cara kerja eksekutif yang dinilai kurang melibatkan legislatif dalam pengambilan kebijakan.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Jika eksekutif terus memaksakan kebijakan tanpa membuka ruang komunikasi dengan legislatif, lanjutnya, maka pemerintahan tidak akan berjalan optimal.
“Kami melihat ada indikasi bahwa eksekutif mencoba menggunakan pengaruh tertentu untuk meloloskan kebijakan tanpa pertimbangan matang dari DPRD. Hal ini sangat berbahaya karena akan mengganggu sistem check and balance yang seharusnya dijalankan oleh dewan,” tegasnya.
Selain itu, Bejo juga mempertanyakan perubahan sikap sejumlah anggota dewan yang sebelumnya jarang terlihat dalam rapat, namun kini tampak begitu aktif. Menurutnya, hal ini menimbulkan tanda tanya besar terkait faktor-faktor tertentu yang mungkin mempengaruhi dinamika politik di DPRD Seruyan.
Sebagai penutup, Bejo Riyanto mengajak seluruh pihak untuk tetap menjunjung tinggi aturan dan tata tertib DPRD. Ia menekankan pentingnya menjaga etika politik serta menjalankan tugas dan tanggung jawab secara transparan demi kepentingan masyarakat.
“Kita harus bekerja sama dan mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu,” tandas Bejo. (Red/Adv)
