![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Ketersediaan air bersih masih menjadi persoalan yang banyak dihadapi masyarakat di sejumlah desa di Kapuas. Kondisi itu menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan warga kepada Anggota DPRD Kalteng, Muhajirin, saat melaksanakan reses di delapan titik beberapa waktu lalu.
Selain persoalan air bersih, masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai gagal panen, kondisi infrastruktur jalan, serta kebutuhan peralatan pemadam untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lingkungan desa.
“Reses kemarin ada delapan titik. Fokusnya di desa-desa yang memang banyak masalah dan keluhan,” kata Muhajirin, Senin (7/9/2026).
Ia menjelaskan, persoalan air menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan warga selama kegiatan reses. Keterbatasan sumber air bersih membuat masyarakat berharap adanya dukungan pembangunan sumur bor yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun aktivitas sehari-hari.
“Dari delapan titik itu, keluhan yang paling banyak pertama masalah air, kemudian gagal panen, lalu hal-hal lain yang berkaitan dengan kebakaran. Mereka juga meminta bantuan peralatan,” ujarnya.
Bagi masyarakat di wilayah pedesaan, keberadaan sumber air yang mudah diakses menjadi kebutuhan penting. Persoalan itu telah berlangsung cukup lama di sejumlah lokasi. Pelayanan PDAM belum sepenuhnya menjadi solusi sehingga warga mulai mengusulkan sumur bor sebagai alternatif penyediaan air bersih.
“Untuk masalah air, selain PDAM, persoalan ini memang sudah terjadi sejak dulu. Sekarang masyarakat lebih banyak meminta bantuan sumur bor,” jelasnya.
Aspirasi lain yang turut disampaikan berkaitan dengan sektor pertanian. Sejumlah warga menghadapi gagal panen yang berdampak terhadap pendapatan dan aktivitas ekonomi keluarga. Kondisi ini menjadi perhatian karena sektor pertanian masih menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di wilayah pedesaan.
Muhajirin berharap aspirasi yang disampaikan warga melalui reses dapat menjadi bahan pembahasan dalam mendorong program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya melihat kondisi setiap wilayah karena kebutuhan desa tidak selalu sama.
Di tengah kondisi cuaca yang berpotensi meningkatkan ancaman kebakaran, masyarakat juga meminta dukungan peralatan pemadam. Ketersediaan sarana di tingkat desa diperlukan agar warga dapat melakukan penanganan awal ketika muncul titik api, sekaligus membantu mencegah kebakaran meluas.
“Mereka banyak meminta peralatan pemadam. Saya juga mendorong mereka untuk bisa mengantisipasi dan menangani persoalan itu,” kata Muhajirin.
Ia mengingatkan, upaya pencegahan karhutla tidak hanya bergantung pada pemerintah dan petugas pemadam. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting, terutama dalam melakukan pemantauan lingkungan dan melaporkan potensi kebakaran sejak dini.
Sementara untuk persoalan jalan, warga memahami pemerintah masih menghadapi keterbatasan anggaran dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan.
Meski begitu, masyarakat berharap peningkatan infrastruktur secara bertahap tetap dilakukan hingga menjangkau wilayah pedesaan, termasuk kawasan handil dan gang-gang permukiman.
“Kalau untuk jalan, mereka sebenarnya menyadari pemerintah juga memiliki keterbatasan. Konsentrasi pemerintah saat ini banyak di kota. Namun, masyarakat yakin suatu saat perhatian pemerintah akan kembali turun ke wilayah handil-handil dan gang-gang,” ungkapnya.
Muhajirin menyebut seluruh aspirasi yang dihimpun selama reses akan menjadi bagian dari bahan perjuangan di DPRD Kalteng. Kebutuhan air bersih, dukungan bagi masyarakat yang terdampak persoalan pertanian, kesiapan menghadapi karhutla, serta peningkatan akses jalan diharapkan mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan.
Reses juga menjadi ruang bagi wakil rakyat untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat di lapangan. Dengan menyerap aspirasi hingga ke desa, kebutuhan yang dirasakan warga diharapkan dapat tersampaikan dalam pembahasan program pembangunan sehingga kebijakan yang dihasilkan semakin dekat dengan kepentingan masyarakat. (adv)
