![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dan DPRD Kalteng kembali diperkuat untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mempercepat pembangunan daerah. Kolaborasi kedua lembaga menjadi bagian penting dalam memastikan agenda legislasi, penganggaran, hingga penanganan persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat dapat berjalan secara terarah.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna Ke-9 (Penutupan) Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 sekaligus Rapat Paripurna Ke-1 (Pembukaan) Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa (1/9/2026).
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo hadir dalam rapat sekaligus menyampaikan pidato Gubernur Kalteng.
Ia menjelaskan, selama Masa Persidangan III, Pemprov Kalteng dan DPRD telah menjalankan berbagai pembahasan yang berkaitan dengan regulasi pemerintahan, pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, serta arah pembangunan.
Sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis menjadi bagian dari pembahasan, antara lain Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Penyelenggaraan Kearsipan, Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Memasuki Masa Persidangan I, pembahasan beberapa Raperda akan dilanjutkan hingga tahap penyelesaian. Pemprov Kalteng juga akan mengajukan Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk dibahas bersama DPRD.
Agenda lain yang akan menjadi perhatian dalam masa persidangan baru mencakup Raperda Kumulatif Terbuka, yakni Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Rangkaian pembahasan itu menjadi momentum bagi Pemprov dan DPRD untuk memastikan setiap kebijakan memiliki landasan hukum yang jelas sekaligus mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Diharapkan seluruh agenda pembahasan dapat berjalan efektif dan konstruktif dengan mengedepankan kepentingan masyarakat serta kebutuhan pembangunan Kalteng,” kata Edy.
Ia menegaskan, hubungan kerja antara Pemprov dan DPRD perlu terus dibangun melalui komunikasi dan koordinasi yang baik. Kebijakan yang lahir dari proses pembahasan bersama diharapkan dapat memberikan kepastian, memperbaiki tata kelola pemerintahan, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong memaparkan sejumlah hasil kerja DPRD bersama Pemprov selama Masa Persidangan III. Beberapa capaian meliputi persetujuan bersama terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Nota Kesepakatan Bersama terhadap Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027, serta pembahasan Rancangan Perubahan KUPA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026.
DPRD juga melanjutkan pembahasan Raperda inisiatif, termasuk Raperda tentang Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan serta Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan.
Di luar agenda legislasi dan penganggaran, persoalan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) mendapat perhatian serius DPRD. Kebakaran yang kembali muncul di sejumlah wilayah Kalteng menjadi tantangan yang membutuhkan penanganan lintas sektor dan dukungan bersama.
Arton menyampaikan, dampak Karhutla tidak sebatas kerusakan lingkungan. Asap dan kualitas udara yang memburuk dapat memengaruhi kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, keselamatan warga, hingga kegiatan ekonomi.
“Karhutla adalah bencana yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, penanganannya harus menjadi perhatian bersama,” ujar Arton.
DPRD mendorong Pemprov, pemerintah kabupaten/kota, serta unsur Forkopimda memperkuat koordinasi dalam penanggulangan Karhutla. Pemadaman melalui jalur darat, dukungan water bombing, perlindungan terhadap masyarakat yang berada di wilayah terdampak, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan menjadi sejumlah langkah yang perlu berjalan secara terpadu.
Kesiapan dukungan anggaran juga menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi darurat. DPRD menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah daerah apabila diperlukan realokasi atau refocusing anggaran untuk memperkuat operasi penanganan Karhutla.
Selain ancaman kebakaran hutan dan lahan, DPRD menyoroti pelaksanaan program dan proyek pemerintah yang berkaitan dengan perputaran ekonomi daerah. Hingga Agustus 2026, realisasi keuangan disebut baru mencapai 38 persen.
Kondisi itu menjadi perhatian karena percepatan pelaksanaan kegiatan dan proses pelelangan proyek dapat memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian. Ketika program pemerintah berjalan sesuai jadwal, penyerapan anggaran dapat mendorong aktivitas usaha, membuka peluang kerja, mengurangi pengangguran, serta menjaga daya beli masyarakat.
Karena itu, perangkat daerah diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan ketentuan administrasi, kualitas pekerjaan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran. Percepatan tidak hanya berorientasi pada peningkatan serapan, tetapi juga memastikan hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pembukaan Masa Persidangan I menjadi awal bagi Pemprov Kalteng dan DPRD untuk melanjutkan berbagai agenda strategis. Mulai dari penyelesaian Raperda, pembahasan APBD, pengelolaan aset daerah, penanganan Karhutla, hingga percepatan pelaksanaan pembangunan, seluruhnya membutuhkan koordinasi yang konsisten.
Dengan komunikasi yang semakin kuat antara eksekutif dan legislatif, berbagai kebijakan diharapkan dapat dirumuskan secara lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah bersama itu sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan dan memperkuat pelayanan publik di Kalteng. (adv)
