![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalteng membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri menghadapi ancaman karhutla dan kabut asap yang berdampak terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat.
Hal itu disampaikan Agustiar saat menemui puluhan massa aksi dari Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan di halaman Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya pada Selasa (1/9/2026) sore.
Pertemuan berlangsung terbuka dengan penyampaian aspirasi dari massa aksi sekaligus penjelasan pemerintah mengenai langkah penanganan karhutla.
Agustiar mengapresiasi keberanian masyarakat dalam menyampaikan kritik dan masukan. Ia menilai aspirasi publik dapat menjadi bagian dari pengawasan sekaligus dorongan bagi pemerintah agar penanganan karhutla terus diperkuat.
“Kalau persoalan ini diserahkan kepada kami, tentu banyak faktor yang harus kami hadapi. Karena itu, ayo kita sama-sama mendorong dan mengawal upaya penanganannya. Saya justru menyukai kritik dan masukan seperti ini. Jangan dikira saya tidak suka, saya bangga,” kata Agustiar.
Ia mengajak masyarakat tidak berhenti pada penyampaian tuntutan, tetapi ikut mengawal proses penanganan di lapangan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, relawan dan berbagai unsur lainnya diperlukan untuk menghadapi kondisi geografis Kalteng yang luas serta tantangan dalam menjangkau lokasi kebakaran.
“Saya harus maju. Saya tidak boleh menyerah. Ayo kita sama-sama bahu-membahu menjaga Kalteng,” tegasnya.
Dalam dialog itu, Agustiar turut menjelaskan dukungan sarana dan prasarana yang disiapkan untuk memperkuat operasi penanggulangan karhutla. Pemprov Kalteng mendapat tambahan fasilitas dari pemerintah pusat, di antaranya armada pemadam kebakaran, alat berat, mesin pompa serta berbagai perlengkapan pendukung.
“Bantuan-bantuan lainnya ada 100 mobil pemadam kebakaran, 10 unit ekskavator, 205 unit mesin pompa dan peralatan pelengkap lainnya,” ungkapnya.
Ketersediaan peralatan menjadi salah satu bagian penting dalam mempercepat respons ketika titik kebakaran ditemukan. Alat berat dapat digunakan untuk mendukung pembukaan akses maupun penanganan di lokasi tertentu, sementara mesin pompa memperkuat proses pemadaman dan pembasahan area yang membutuhkan penanganan.
Agustiar menyebut kesiapan sumber daya manusia dan peralatan teknis di lapangan telah tersedia. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh kekuatan yang ada dapat bergerak secara optimal, termasuk dukungan logistik seperti bahan bakar dan kebutuhan operasional lainnya.
“Peralatan dan SDM sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita mendorong pelaksanaannya bersama-sama. Pemerintah tentu akan terus memikirkan dan mengupayakannya,” jelasnya.
Di sisi lain, Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Aspirasi tidak hanya berkaitan dengan percepatan pemadaman karhutla, tetapi juga menyentuh dampak kabut asap, perlindungan masyarakat adat dan peladang, riset mitigasi bencana, fasilitas relawan hingga transparansi anggaran penanganan bencana.
Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan, Dida Paramida, membacakan enam tuntutan kepada Pemprov Kalteng.
Enam poin itu mencakup percepatan penanganan karhutla, perlindungan masyarakat adat dan peladang, pelaksanaan riset mitigasi bencana, perhatian terhadap fasilitas relawan, keterbukaan anggaran bencana, serta pertemuan lanjutan antara pemerintah dan aliansi.
Persoalan kabut asap juga menjadi sorotan dalam aksi itu. Salah satu perwakilan massa mengingatkan bahwa dampak karhutla tidak hanya terlihat dari luasan lahan yang terbakar, tetapi juga dari kualitas udara yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.
“Permasalahan utama bukan hanya apinya, tetapi asap yang menjadi dampak bagi masyarakat. Karena itu penanganan harus dilakukan secepat mungkin,” ujarnya.
Masukan mengenai kesehatan menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla karena masyarakat yang berada di sekitar lokasi kebakaran maupun wilayah terdampak asap dapat menghadapi gangguan kualitas udara.
Karena itu, upaya pemadaman perlu berjalan beriringan dengan langkah perlindungan terhadap masyarakat.
Agustiar kembali menegaskan pentingnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kritik yang disampaikan secara terbuka diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan karhutla.
Ia juga mendorong masyarakat ikut menjaga lingkungan dan memberikan informasi apabila menemukan potensi kebakaran. Respons yang cepat terhadap munculnya titik api diharapkan dapat mencegah kebakaran berkembang lebih luas dan menimbulkan dampak yang semakin besar.
Pertemuan dengan Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan menjadi momentum bagi Pemprov Kalteng untuk mendengar langsung aspirasi publik sekaligus menjelaskan langkah yang telah disiapkan. Pemerintah memastikan aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Dengan dukungan sarana, personel, relawan serta partisipasi masyarakat, upaya penanganan karhutla diharapkan dapat berjalan lebih terpadu. Sinergi itu menjadi salah satu kunci untuk menekan dampak kebakaran, menjaga lingkungan, serta melindungi kesehatan masyarakat Kalteng dari ancaman kabut asap. (adv)
