MUARA TEWEH – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara, H Taufik Nugraha, meminta seluruh satuan pendidikan di wilayah setempat untuk tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang dapat memberatkan siswa maupun orang tua, khususnya dari kalangan kurang mampu.
Permintaan tersebut disampaikan sebagai bentuk keprihatinan atas kasus yang terjadi di salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana seorang siswa diduga mengakhiri hidup akibat tekanan ekonomi karena tidak mampu memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah.
“Kita sangat prihatin dan berduka atas kejadian tersebut. Ini harus menjadi pelajaran bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang merasa tertekan atau putus harapan hanya karena persoalan biaya pendidikan,” ujarnya, baru-baru ini.
Ia menegaskan bahwa dunia pendidikan harus menjadi ruang yang aman, inklusif, dan bebas dari tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi kondisi psikologis siswa. Menurutnya, kebijakan sekolah harus berpihak pada kepentingan peserta didik, bukan justru menambah beban.
Lebih lanjut, Taufik Nugraha mengingatkan agar seluruh pihak sekolah mematuhi aturan yang berlaku terkait pembiayaan pendidikan. Segala bentuk pungutan harus memiliki dasar yang jelas serta tidak bersifat memaksa, terutama bagi siswa dari keluarga tidak mampu.
Ia juga menekankan pentingnya kepekaan sosial dari pihak sekolah dalam melihat kondisi ekonomi siswa. Pendekatan yang humanis dinilai sangat diperlukan agar tidak ada siswa yang merasa terpinggirkan.
Menurutnya, peran pemerintah daerah juga penting dalam memastikan tidak terjadi praktik pungutan liar di lingkungan pendidikan. Pengawasan yang ketat perlu dilakukan agar kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan ketentuan.
Selain itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk tenaga pendidik dan orang tua, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
“Jangan sampai ada lagi anak-anak kita yang kehilangan harapan hanya karena persoalan biaya. Pendidikan adalah hak semua warga negara yang harus dijamin bersama,” tegasnya.
Ia berharap kejadian di NTT tersebut tidak terulang di daerah lain, termasuk di Kabupaten Barito Utara. Semua pihak diminta menjadikan peristiwa tersebut sebagai pengingat pentingnya empati dan kepedulian dalam dunia pendidikan.
Dengan adanya imbauan ini, diharapkan seluruh satuan pendidikan di Barito Utara dapat lebih bijak dalam mengambil kebijakan, sehingga tidak ada lagi siswa yang terbebani secara ekonomi dan dapat mengenyam pendidikan dengan tenang serta bermartabat. (Red/Adv)
