PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 di Aula Kantor Bapperida, Palangka Raya, Kamis (20/11/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, dan dihadiri oleh sejumlah Wakil Bupati serta Wakil Wali Kota se-Kalteng, termasuk Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan.
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 188.44/83/2022 mengenai Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalteng Tahun 2022–2026. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Edy Pratowo menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya terkait aspek finansial, tetapi juga menyangkut pemenuhan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
“Tujuan pertama SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya, yang tidak hanya terkait keterbatasan finansial, tetapi juga akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kualitas hidup secara umum,” ujar Edy, Kamis (20/11/2025).
Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakor bertujuan mengoordinasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dari pusat hingga daerah. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mengevaluasi program yang sudah berjalan serta menjaring masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Kalteng Tahun 2025–2029.
Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, turut memaparkan kondisi kemiskinan di daerahnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng tahun 2025, Kabupaten Barito Utara menempati peringkat ke-9 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 744.000 jiwa atau 5,52 persen dari total penduduk.
Felix menjelaskan bahwa peningkatan angka kemiskinan di Barito Utara dipengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah dari 2,92 persen pada Triwulan I menjadi 2,48 persen pada Triwulan II tahun 2025. Selain itu, kenaikan Garis Kemiskinan dari Rp590.832 pada 2024 menjadi Rp628.429 pada 2025 akibat inflasi, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,71 persen, turut memberi dampak signifikan.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Pemkab Barito Utara telah menetapkan target penurunan persentase kemiskinan dalam Rancangan Awal RPJMD 2025–2029 dengan target berada pada angka 4,6 persen pada tahun 2030. Target ini didasarkan pada analisis data dan proyeksi pembangunan daerah.
Dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Barito Utara berkomitmen menjalankan tiga strategi utama.
Yang pertama, Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat melalui Operasi Pasar Murah, Gerakan Pasar Murah On The Road (GEPAMOR), serta Bantuan Sosial seperti PKH, BPNT, JKN-PBI, dan BLT Dana Desa.
Strategi kedua yaitu Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui penguatan kelembagaan ekonomi, dukungan terhadap sektor pertanian, peningkatan pendidikan dan vokasi, serta penguatan kapasitas pelaku UMKM. Strategi ketiga adalah Penurunan Kantong-kantong Kemiskinan melalui peningkatan layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur jalan, perbaikan sanitasi, dan pembangunan Sekolah Rakyat.
“Pemkab Barito Utara juga berkomitmen untuk mengendalikan inflasi daerah, yang hingga minggu kedua November menunjukkan angka minus 0,41 persen. Selain itu, Rakor ini mendorong Pemkab Barito Utara untuk segera menyusun RPKD Kabupaten yang sinergis dengan RPKD Provinsi Kalteng,” tutup Felix.
Rakor ini turut dihadiri unsur Forkopimda, pejabat daerah terkait, serta para tenaga ahli penyusunan RPKD. (Red/Adv)
