MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) bersama Kejaksaan Negeri Barito Utara (Kejari Barut) resmi menandatangani kesepakatan bersama terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, pemulihan aset, serta optimalisasi pendapatan daerah. Penandatanganan tersebut digelar di Aula Setda lantai I, Selasa (11/11/2025).
Dalam kegiatan itu, Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara Pemkab dan Kejari. Menurutnya, koordinasi yang solid dibutuhkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, tertib, dan taat hukum.
“Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum. Melalui kerja sama ini, kami berharap penyelesaian permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Shalahuddin, Selasa (11/11/2025).
Ia kemudian menjelaskan bahwa ruang lingkup kesepakatan mencakup penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, pemulihan serta pengamanan aset daerah, pendampingan pembangunan strategis, penertiban perizinan, hingga upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Seluruh ruang lingkup ini dianggap penting untuk menguatkan fondasi penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.
Menurut Bupati, peningkatan PAD masih menyisakan persoalan, baik dari sisi regulasi maupun tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam kondisi ini, pendampingan hukum dari Kejaksaan diharapkan mampu memberikan jalur penyelesaian yang tepat, terutama melalui pendekatan hukum yang tegas dan edukatif kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Bupati juga menyoroti pentingnya pemulihan aset daerah. Baginya, aset daerah harus dijaga agar tetap bermanfaat dan tidak berpindah tangan secara tidak sah. Oleh karena itu, keberadaan Kejari menjadi mitra penting dalam memastikan adanya perlindungan hukum yang kuat terhadap aset daerah.
Lebih jauh, Bupati menilai kolaborasi ini adalah momentum penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kualitas layanan publik. Dengan kerja sama tersebut, ia berharap setiap proses pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, semakin transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memaksimalkan implementasi kerja sama, terutama dalam hal pendampingan program strategis. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak besar bagi kelancaran pembangunan di Barito Utara.
Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen kuat dalam menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan publik. Oleh sebab itu, kerja sama dengan Kejari harus dimaknai sebagai upaya bersama dalam memperkuat sistem hukum dan administrasi pemerintahan.
“Semoga kerja sama ini memberikan manfaat nyata bagi kemajuan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara,” demikian tutup Shalahuddin. (Red/Adv)
