![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Komitmen pemerintah pusat dalam mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalteng kembali ditegaskan melalui kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Jumat (31/7/2026).
Setibanya di VIP Room Isen Mulang Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Menkopolhukam disambut langsung oleh Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran beserta jajaran Forkopimda. Agenda utama kunjungan adalah meninjau Posko Karhutla Tumbang Nusa di Pulang Pisau, salah satu wilayah yang saat ini menjadi perhatian dalam upaya mitigasi bencana.
Kehadiran Menkopolhukam menjadi sinyal kuat bahwa penanganan karhutla di Kalteng merupakan agenda prioritas nasional. Sinergi antara pemerintah pusat, Pemprov Kalteng, TNI, Polri, BNPB, BPBD, serta seluruh pemangku kepentingan dinilai penting untuk memastikan langkah pencegahan berjalan optimal sebelum memasuki puncak musim kemarau.
Pemprov Kalteng sendiri telah bergerak lebih awal dengan menggelar rapat koordinasi bersama BNPB RI di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (30/7/2026). Rapat itu membahas perkembangan kondisi lapangan, kesiapan personel, sarana dan prasarana, hingga strategi percepatan penanganan apabila terjadi peningkatan titik api.
Agustiar Sabran menegaskan, hujan yang masih turun pada akhir Juli harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperkuat kesiapan seluruh unsur Satgas Karhutla.
“Hujan yang turun saat ini adalah water break atau jeda waktu yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memantapkan kesiapsiagaan Satgas. Puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus dan September, bahkan bisa berlanjut hingga November. Untuk itu, Pemprov Kalteng telah resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026,” ungkapnya.
Agustiar juga meminta kepala daerah di seluruh Kalteng tidak menunggu situasi memburuk sebelum mengambil langkah. Penetapan Status Siaga Darurat di tingkat daerah, kata dia, perlu dilakukan secara cepat dan disesuaikan dengan tingkat kerawanan masing-masing wilayah.
Ia mengingatkan agar dukungan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) segera disiapkan untuk menunjang operasional penanganan, mulai dari kebutuhan bahan bakar, logistik, hingga konsumsi personel yang bertugas di lapangan.
“Saya minta para bupati dan wali kota jangan lambat bergerak. Jangan ragu menetapkan Status Siaga Darurat dan segera menggeser anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ke perangkat daerah terkait untuk kelancaran operasional pemadaman, BBM, hingga konsumsi personel,” tegasnya.
Selain kesiapan personel dan anggaran, penguatan koordinasi antarlembaga juga menjadi perhatian.
Agustiar menekankan bahwa setiap kebijakan penanganan karhutla perlu dibahas bersama unsur Forkopimda agar pelaksanaannya tetap akuntabel dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Data pemantauan cuaca dan iklim per 30 Juli 2026 mencatat terdapat 107 titik panas di Kalteng. Pulang Pisau menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 62 titik, disusul Kota Palangka Raya dengan 15 titik.
Meski citra satelit belum menunjukkan adanya sebaran asap yang signifikan, kondisi lahan yang semakin mengering menjadi indikator meningkatnya risiko kebakaran. Prakiraan cuaca hingga awal Agustus yang didominasi cerah berawan dengan potensi hujan rendah turut memperkuat perlunya langkah antisipatif.
Kunjungan Menkopolhukam diharapkan semakin mempererat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla. Dengan kesiapan yang matang dan dukungan semua pihak, Kalteng diharapkan mampu menekan jumlah titik api serta meminimalkan dampak kebakaran selama musim kemarau 2026. (adv)
