![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menempatkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Arah kebijakan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melalui pidato yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (16/9/2026).
Dalam tanggapannya terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalteng, Pemprov menegaskan bahwa pengelolaan APBD 2027 harus dilakukan secara efektif, efisien, dan responsif. Anggaran diarahkan agar tidak berhenti pada penyerapan, tetapi menghasilkan manfaat serta nilai tambah yang dapat dirasakan masyarakat.
“Kebijakan fiskal APBD Tahun Anggaran 2027 difokuskan untuk merespons dinamika dan tantangan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Tengah. Setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat,” tutur Linae, Rabu (16/9/2026).
Prioritas fiskal tersebut mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, percepatan penurunan kemiskinan dan stunting, pembangunan konektivitas antarwilayah, serta penguatan ekonomi lokal. Sektor pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta optimalisasi potensi daerah menjadi bagian dari strategi penguatan ekonomi masyarakat.
Pemprov Kalteng juga menargetkan angka kemiskinan makro pada 2027 berada di bawah 4,50 persen. Target tersebut ditempuh melalui penguatan sektor agraris, bantuan benih unggul, pupuk bersubsidi daerah, modernisasi sarana pertanian, Program Kartu Huma Betang Sejahtera, jaminan kesehatan, hingga beasiswa bagi keluarga miskin.
Penguatan hilirisasi turut menjadi bagian dari kebijakan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas daerah. Pemerintah menyiapkan strategi melalui penguatan kelembagaan petani dan koperasi, kemitraan UMKM dengan industri, peningkatan keterampilan, serta perluasan penyerapan tenaga kerja lokal.
Dari sisi pendapatan, Pemprov Kalteng akan memperluas basis pajak dan retribusi, memperkuat digitalisasi pemungutan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan aset daerah dan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), serta mengembangkan sumber pendapatan baru dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat kecil.
Pengelolaan BUMD juga menjadi perhatian dalam rancangan kebijakan APBD 2027. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan kesehatan keuangan, produktivitas aset dan modal, tata kelola, dividen, serta manfaat ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. PT Bank Kalteng, misalnya, disebut memiliki modal inti lebih dari Rp3 triliun dan membagikan dividen tahun buku 2025 sebesar Rp184,30 miliar kepada seluruh pemegang saham.
Sementara itu, PT Jamkrida diarahkan meningkatkan produktivitas aset, pendapatan, laba, ROA, dividen, diversifikasi pasar, serta akses pembiayaan bagi UMKM. PT Banama Tingang Makmur terus dikawal melalui restrukturisasi dan penataan kembali core business atas penyertaan modal kumulatif sebesar Rp16,36 miliar.
Pada sisi belanja, pemerintah menerapkan prinsip clean and clear serta readiness criteria. Setiap kegiatan yang masuk dalam penganggaran harus memiliki kesiapan, antara lain lahan, detail engineering design (DED), dokumen lingkungan, proses pengadaan, jadwal pelaksanaan, dan kebutuhan kas. Paket strategis juga diarahkan melalui lelang dini agar pelaksanaan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
Sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi bagian penting dalam penguatan pelayanan dasar. Perhatian diarahkan pada pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi, sarana dan prasarana, ketersediaan obat serta alat kesehatan, termasuk perluasan pelayanan bagi masyarakat di pedalaman, pesisir, perbatasan, dan wilayah terpencil.
Pada 2025, ketersediaan obat esensial di puskesmas tercatat 96,1 persen dan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 99,17 persen. Namun, pemerataan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan, dengan perkiraan kekurangan sekitar 176 dokter dan 1.187 bidan.
Pemprov Kalteng juga mengarahkan dukungan terhadap perluasan akses listrik PLN bagi desa yang belum berlistrik serta pemenuhan kebutuhan air bersih. Hingga pertengahan September 2026, distribusi air bersih oleh Satgas Darurat Air Bersih bersama pemerintah kabupaten/kota telah mencapai lebih dari 1,6 juta liter.
Pengalaman penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 juga menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pencegahan pada 2027. Penguatan tersebut mencakup deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, ketersediaan sumber air, serta percepatan respons ketika terjadi kebakaran.
Untuk menjaga kualitas belanja, pemerintah melakukan rasionalisasi terhadap kegiatan yang dinilai kurang prioritas atau belum memberikan nilai tambah memadai. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, serta sarana dan prasarana jalan poros desa.
“APBD Tahun Anggaran 2027 harus dikelola secara bersih, transparan, dan akuntabel serta diarahkan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap belanja harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Keberhasilan APBD 2027 nantinya tidak hanya dilihat dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari capaian kinerja, manfaat, dan dampaknya bagi masyarakat. Sejumlah indikator yang menjadi perhatian meliputi penurunan kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT), penurunan stunting, peningkatan Indeks Modal Manusia, kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, kemantapan jalan provinsi, serta peningkatan proporsi PAD terhadap pendapatan daerah.
Selanjutnya, dokumen pendukung Rancangan APBD 2027 akan dibahas melalui rapat kerja komisi-komisi DPRD bersama Tim Pemerintah Provinsi Kalteng dan perangkat daerah mitra kerja maupun melalui rapat gabungan komisi DPRD.
Dengan arah tersebut, Pemprov Kalteng menempatkan APBD 2027 sebagai instrumen pembangunan yang tidak semata mengejar realisasi belanja, tetapi memastikan anggaran menghasilkan pelayanan publik, penguatan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan manfaat nyata bagi masyarakat. (Red/Adv)
