MUARA TEWEH – Ketua Komisi I DPRD Barito Utara, Hj Nety Herawati, menegaskan perlunya langkah konkret dari pemerintah daerah dalam membenahi sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.
Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Persampahan yang digelar di DPRD Barito Utara.
Menurut Nety, berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan persampahan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menilai kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak persoalan mendasar yang belum tertangani dengan baik.
“Keluhan masyarakat ini sangat beralasan. Kita melihat di lapangan masih banyak bak sampah yang sudah penuh tetapi tidak diangkut secara maksimal, bahkan sampah di luar bak sering dibiarkan menumpuk,” ujarnya baru-baru ini.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan yang lebih efektif dan responsif terhadap kondisi di lapangan.
Selain itu, politisi Partai NasDem ini juga menyoroti persoalan sampah berukuran besar seperti limbah kayu dan material bangunan yang kerap tidak terangkut. Kondisi ini dinilai semakin memperburuk situasi lingkungan di sejumlah titik.
“Ini menjadi catatan penting dalam pembahasan Raperda. Sistem pengelolaan harus mampu mengakomodasi semua jenis sampah, termasuk sampah berat dan berukuran besar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nety menilai penempatan bak sampah di sejumlah titik, khususnya di depan kawasan pertokoan, perlu dievaluasi kembali. Menurutnya, keberadaan tempat pembuangan sampah di pusat aktivitas ekonomi dapat mengganggu estetika kota serta kenyamanan masyarakat.
“Penataan ulang lokasi sangat diperlukan. Jangan sampai tempat pembuangan sampah berada di pusat aktivitas ekonomi,” katanya.
Ia juga menyampaikan dukungannya terhadap usulan masyarakat terkait penambahan fasilitas persampahan. Fasilitas tersebut meliputi bak penampungan serta kendaraan pengangkut berukuran kecil yang dinilai lebih efektif menjangkau kawasan permukiman padat.
Menurutnya, penggunaan kendaraan seperti motor sampah dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan pelayanan hingga ke tingkat rukun tetangga (RT), terutama di wilayah yang memiliki akses jalan sempit.
Dengan adanya berbagai masukan tersebut, Nety berharap pembahasan Raperda Pengelolaan Persampahan dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Ia menegaskan bahwa regulasi yang disusun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus implementatif agar dapat memberikan dampak nyata dalam penanganan persoalan sampah di Barito Utara.
Melalui komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan sistem pengelolaan sampah dapat semakin baik, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. (Red/Adv)
