BALIKPAPAN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia untuk terus berinovasi, bekerja sama, dan menjadi inspirasi dalam menjalankan pemerintahan daerah. Pesan tersebut ia sampaikan saat memimpin upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXIX Tahun 2025 di Lapangan Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Jumat (25/4/2025).
Dalam amanatnya, Bima Arya menegaskan bahwa tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Ia juga mengingatkan bahwa sudah 29 tahun sejak pelaksanaan otonomi daerah, dan momen ini seharusnya menjadi waktu yang tepat untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pencapaian serta tantangan yang dihadapi. “Kita jangan pernah lupa, untuk apa otonomi daerah [itu ada]. Otonomi daerah adalah untuk kesejahteraan dan pemerataan,” ujar Bima.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa meskipun beberapa daerah telah menunjukkan hasil yang membanggakan, masih ada daerah yang membutuhkan pembinaan lebih lanjut. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin daerah untuk memiliki sikap yang adaptif, kolaboratif, serta mampu menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang mendorong kemudahan berusaha. “Kepemimpinan dengan cara pandang yang sekarang [harus] jauh lebih inovatif, lebih kolaboratif [dengan] membangun kerja sama dengan semua stakeholders, bermitra dengan swasta menguatkan pentahelix, [dan] berpikir kreatif untuk membangun ekosistem bagi pengembangan ekonomi kreatif,” jelasnya.
Bima Arya juga menegaskan bahwa peran pemerintah pusat bukan hanya sebagai pengawas, melainkan juga sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem kesatuan yang memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan bersama. “Sinkronisasi, akselerasi, dan sinergi adalah fokus utama Kementerian Dalam Negeri hari ini, Bapak-Ibu sekalian. Evaluasi itu dilakukan dalam kerangka sejauh mana kesejahteraan itu bisa dijemput, dicapai, dan direalisasikan,” ujar Bima.
Menanggapi tantangan ke depan, Bima juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia, penerapan sistem meritokrasi dalam birokrasi, serta penyederhanaan regulasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Program-program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) dapat menjadi pendorong percepatan pembangunan di daerah-daerah. “Isu utama kita, sentralisasi dan desentralisasi, bukan soal kewenangan atau pembagian kekuasaan, tetapi persoalan sinkronisasi dan sinergi semata-mata untuk pengembangan potensi daerah dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Bima juga mengajak kepala daerah untuk lebih dekat dengan masyarakat, merasakan langsung keresahan warga, dan tidak hanya muncul pada saat-saat tertentu seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada). “Mari kita bersama-sama warga wujudkan kedaulatan daerah dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali,” pungkasnya.
Selain itu, dalam rangkaian upacara Hari Otda, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan penghargaan kepada sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penghargaan tersebut didasarkan pada Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2024.
Provinsi-provinsi yang menerima penghargaan adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tingkat kabupaten, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Bangli, Klaten, Sragen, Banyuwangi, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Tulungagung, Wonogiri, Wonosobo, dan Pasaman. Sedangkan kota yang menerima penghargaan antara lain Kota Surakarta, Denpasar, Balikpapan, Tangerang, Medan, Batu, Samarinda, Makassar, Tangerang Selatan, dan Yogyakarta. (Red/Adv)
