![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Keterbatasan infrastruktur masih menjadi tantangan bagi masyarakat di sejumlah wilayah pedalaman Kalteng. Salah satu persoalan yang mendapat perhatian DPRD Kalteng adalah akses pendidikan, karena masih terdapat anak-anak yang harus menyeberangi sungai menggunakan perahu untuk menuju sekolah.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Bryan Iskandar, meminta pembangunan infrastruktur dasar lebih diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses. Jalan dan jembatan menjadi fasilitas penting yang perlu mendapat perhatian, terutama di kawasan yang memiliki kondisi geografis sulit.
Bryan mencontohkan kondisi di Kecamatan Petak Malai, Katingan. Anak-anak yang bersekolah di SD Negeri 1 Tumbang Tangoi, Desa Tumbang Tangoi, masih harus menggunakan perahu untuk menyeberangi sungai saat menuju sekolah karena belum tersedia jembatan sebagai akses penghubung.
“Masih ada anak-anak yang harus menyeberangi sungai untuk bersekolah karena belum tersedia jembatan. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Bryan, Selasa (11/8/2026).
Kondisi geografis menjadi salah satu faktor yang membuat pembangunan dan akses transportasi di kawasan pedalaman membutuhkan perhatian lebih. Kecamatan Petak Malai berada cukup jauh dari pusat pemerintahan Katingan. Data pemerintah daerah mencatat ibu kota Kecamatan Petak Malai, Tumbang Baraoi, berjarak sekitar 230 kilometer dari Kasongan.
Jarak yang cukup jauh itu membuat keberadaan infrastruktur penghubung menjadi sangat penting bagi masyarakat. Selain memperlancar mobilitas warga, jalan dan jembatan dapat memberikan kemudahan bagi anak-anak untuk mencapai sekolah tanpa harus menghadapi perjalanan yang berisiko.
Bagi pelajar di Tumbang Tangoi, menyeberangi sungai menggunakan perahu menjadi salah satu bagian dari perjalanan menuju tempat belajar. Situasi ini memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki keterkaitan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan.
Bryan berharap kondisi geografis tidak menjadi hambatan bagi anak-anak di pedalaman untuk mendapatkan pendidikan secara layak. Pemerintah perlu melihat kebutuhan infrastruktur berdasarkan kondisi riil yang dihadapi warga, sehingga pembangunan dapat memberikan manfaat secara langsung.
“Lebih baik anggaran difokuskan pada kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Infrastruktur dasar memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup warga, sehingga harus ditempatkan sebagai prioritas pembangunan,” katanya.
Ia juga mendorong adanya pemetaan yang lebih terperinci terhadap kebutuhan jalan dan jembatan di desa-desa terpencil. Langkah ini diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran yang jelas mengenai lokasi yang membutuhkan penanganan segera, termasuk kawasan yang akses pendidikannya masih bergantung pada jalur sungai.
Selain mendukung kelancaran pendidikan, pembangunan infrastruktur dasar juga akan memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari. Akses jalan dan jembatan yang lebih baik dapat mempermudah mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok, pelayanan pemerintahan, serta kegiatan ekonomi di wilayah pedalaman.
DPRD Kalteng berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dapat memperkuat penentuan skala prioritas pembangunan. Kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil perlu menjadi bagian dari perencanaan agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan yang mudah dijangkau, tetapi juga menyentuh desa-desa yang masih menghadapi keterbatasan akses. (adv)
