![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Siti Nafsiah, menilai viralnya video petani cabai di Kabupaten Kapuas yang mencabuti tanaman cabainya akibat harga jual yang anjlok menjadi gambaran persoalan struktural dalam tata niaga hortikultura. Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan perhatian serius agar tidak terus merugikan para petani.
“Jadi yang terganggu bukan hanya produksi, tetapi juga ekonomi keluarga petani,” ujar Siti Nafsiah, baru-baru ini.
Ia menjelaskan, persoalan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh turunnya harga komoditas dalam jangka pendek, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya sistem tata niaga yang menghubungkan petani dengan pasar. Akibatnya, ketika harga jual berada di bawah biaya produksi, petani mengalami kerugian yang cukup besar dan kehilangan kepastian usaha.
“Pemerintah perlu hadir dengan kebijakan yang mampu memberikan perlindungan terhadap petani agar gejolak harga tidak terus berdampak pada keberlangsungan usaha mereka,” katanya.
Menurut Siti, budidaya cabai membutuhkan biaya produksi yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi harga. Oleh sebab itu, pemerintah perlu segera mengambil langkah nyata melalui kebijakan stabilisasi harga dan pembenahan rantai pasok agar hasil panen petani dapat terserap secara optimal.
“Petani tidak boleh berada pada posisi tawar yang lemah,” tegasnya.
Ia juga mendorong dinas teknis untuk melakukan pendataan harga secara akurat di tingkat petani sekaligus memfasilitasi penyerapan hasil panen melalui koperasi, off-taker, maupun pola kemitraan yang memberikan kepastian pasar. Dengan demikian, petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam memasarkan hasil produksinya.
“Penguatan kelembagaan petani menjadi salah satu solusi agar distribusi hasil panen lebih terjamin dan harga tetap stabil,” ujarnya.
Selain itu, Siti menilai percepatan hilirisasi komoditas hortikultura perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, cabai dapat diolah menjadi berbagai produk seperti bubuk, pasta, maupun cabai kering sehingga memiliki daya simpan lebih lama dan nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dijual dalam bentuk segar.
“Perlu pengembangan hilirisasi pascapanen agar nilai komoditas tetap terjaga,” ungkapnya.
Siti menegaskan Komisi II DPRD Kalteng akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan sektor pertanian agar petani memperoleh perlindungan dan kepastian usaha. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku pasar dan lembaga pembiayaan, untuk bersama-sama menjaga stabilitas harga komoditas pertanian demi meningkatkan kesejahteraan petani. “Kami akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berpihak kepada petani agar mereka dapat menjalankan usahanya secara berkelanjutan dan lebih sejahtera,” tandas Siti. (Red/Adv)
