![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Komisi II DPRD Kalteng menyoroti masih terjadinya ketimpangan harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah, terutama kawasan pinggiran yang dinilai belum menikmati layanan distribusi energi secara optimal.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi agar masyarakat memperoleh akses BBM dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, mengatakan bahwa persoalan distribusi BBM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok, tetapi juga menyangkut pemerataan akses bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Menurutnya, masih ada daerah yang harus membeli BBM dengan harga lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan meskipun jaraknya relatif dekat dari pusat pemerintahan.
Ia mencontohkan kawasan Sebangau yang hingga kini masih menghadapi kendala distribusi.
Situasi tersebut, kata Bambang, menunjukkan bahwa sistem penyaluran BBM perlu dievaluasi agar tujuan program BBM satu harga benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh daerah.
“Program Pertamina kan satu harga di seluruh Indonesia. Jadi seharusnya infrastruktur distribusinya juga siap untuk mengakomodasi daerah-daerah tersebut,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).
Bambang menilai ketimpangan harga yang terjadi merupakan indikator bahwa rantai distribusi belum berjalan secara efektif.
Padahal, keberadaan BBM dengan harga terjangkau sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat serta menjaga stabilitas biaya transportasi dan distribusi barang.
Menurutnya, ketika harga BBM di suatu wilayah lebih tinggi dari ketentuan yang berlaku, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan, tetapi juga dapat memengaruhi harga kebutuhan pokok dan aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
“Jika distribusi tidak merata, maka beban ekonomi masyarakat di daerah pinggiran akan semakin besar. Karena itu, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak terkait,” katanya.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi II DPRD Kalteng akan berkoordinasi dengan instansi terkait guna mengidentifikasi penyebab terjadinya ketimpangan distribusi.
Pembahasan akan mencakup aspek logistik, kecukupan kuota, pola penyaluran, hingga mekanisme pengawasan agar distribusi BBM berjalan sesuai aturan.
Selain itu, DPRD juga berencana menyampaikan rekomendasi kepada Pertamina dan Pemprov agar langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan.
Upaya tersebut diharapkan mampu menjamin ketersediaan BBM, terutama Pertalite, sehingga kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kalteng dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Bambang menegaskan bahwa komitmen seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan tidak ada lagi perbedaan harga yang memberatkan masyarakat.
Ia berharap sistem distribusi yang lebih baik dapat mendukung pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga di berbagai daerah.
“Yang perlu didorong adalah komitmen Pertamina terkait ketersediaan kuota, terutama Pertalite. Komisi II nanti akan memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait hal tersebut,” pungkasnya. (adv)
