![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng kembali mencatatkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
Raihan ini menjadi opini WTP ke-12 secara berturut-turut yang berhasil diraih Kalteng, sekaligus menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah BPK RI, Slamet Kurniawan, pada Rapat Paripurna DPRD Kalteng Ke-2 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Rabu (17/6/2026) malam.
Opini WTP merupakan penilaian yang diberikan BPK terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah.
Predikat tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, didukung sistem pengendalian internal yang memadai, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras menjaga kualitas pengelolaan keuangan sehingga capaian tersebut dapat kembali dipertahankan.
Menurutnya, keberhasilan meraih WTP selama 12 kali berturut-turut merupakan hasil kolaborasi seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus berupaya meningkatkan disiplin pengelolaan anggaran dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
“Setiap anggaran yang digunakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Opini WTP menjadi penyemangat bagi kita untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan efektivitas pembangunan,” ujar Agustiar.
Ia menambahkan, pengelolaan keuangan yang baik harus mampu mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis.
Karena itu, penggunaan anggaran akan terus diarahkan pada program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi kerakyatan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Agustiar juga menegaskan bahwa capaian WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Kalteng.
Di sisi lain, DPRD Kalteng mengingatkan agar keberhasilan tersebut dibarengi dengan komitmen untuk terus melakukan perbaikan.
Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, menilai opini WTP harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, bukan sekadar pencapaian yang bersifat administratif.
Ia menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI.
Menurutnya, rekomendasi tersebut merupakan instrumen evaluasi yang dapat digunakan untuk memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
“Tindak lanjut yang cepat dan tepat terhadap rekomendasi BPK menjadi langkah penting untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” tegas Riska.
Sementara itu, Slamet Kurniawan menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Seluruh rekomendasi tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang telah ditetapkan guna memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah pada masa mendatang.
Melalui capaian WTP ke-12 berturut-turut ini, Kalteng diharapkan mampu terus menjaga konsistensi tata kelola keuangan yang baik, memperkuat akuntabilitas pemerintahan, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (adv)
